- VIVA/Tri Saputro
VIVAnews – Polemik yang terjadi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat di tingkat pusat tidak berpengaruh sampai ke tingkat daerah, khususnya Provinsi Maluku.
“Di daerah kami biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu masalah. Yang ramai itu kan di Jakarta,” kata Ketua Kaderisasi Dewan Pimpinan Wilayah PKS Provinsi Maluku, Abdurrahman, Senin, 6 Maret 2011.
Menurut mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Maluku ini, komunikasi antara PKS dan Partai Demokrat di wilayah Maluku, selama ini tetap berjalan baik dan tidak ada gangguan baik di legislatif maupun eksekutif.
Menurut Abdurrahman, kesan rumitnya situasi politik antara PKS dan Demokrat, terutama usai perbedaan pendapat dalam Angket Mafia Pajak DPR, hanyalah pandangan orang yang berada di luar partai politik. “Padahal, di dalam, adem-adem saja,” kata Abdurrahman.
Seperti diketahui, PKS yang merupakan anggota koalisi yang dipimpin Partai Demokrat tidak segaris saat menolak angket DPR. PKS dan Partai Golkar saat itu memilih mendukung angket.
Setelah itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengisyaratkan akan merombak komposisi menteri karena suara partai koalisi sudah tidak bulat. Posisi kursi menteri PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II pun terancam.
Begal di Depok Nekat Beraksi Siang Bolong demi Beli Sabu
Begal itu menyasar pelajar dan perempuan.
