- Antara/ R Sukendi
VIVAnews – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suryadharma Ali, tidak bisa memberikan jaminan bahwa partai yang dipimpinnya bebas dari unsur-unsur Negara Islam Indonesia (NII). “Saya tidak bisa menjamin PPP bersih dari NII, karena sudah banyak penyusupan-penyusupan (dari NII),” kata Suryadharma di Kantor Menko Kesra, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Mei 2011.
Namun ia berjanji, PPP akan melakukan sejumlah langkah tegas apabila terbukti ada kadernya yang terkait dengan NII. “Jika terbukti, akan dipecat,” tegas Suryadharma. Menurutnya, ajaran NII bertentangan dengan PPP. Bagi PPP, ujar Suryadharma, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah satu-satunya entitas yang dapat eksis di bumi Indonesia.
“NKRI itu final. PPP sepakat dengan itu. Tidak boleh ada yang bertentangan dengan itu,” sahutnya. NII dahulu dikenal dengan nama Darul Islam (DI). DI bermula dari gerakan politik yang diproklamasikan oleh Kartosoewirjo di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada tahun 1949. Tujuan gerakan itu adalah menjadikan Islam sebagai dasar negara.
Dalam perkembangannya, NII dianggap sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia. Namun mereka tetap eksis dengan diam-diam. Dalam situs NII Crisis Center yang ditujukan untuk membantu para korban NII, jamaah NII disebutkan menghalalkan segala cara mulai dari merampok, mencuri, menipu, memeras, merampas, demi tercapainya tujuan NII.
NII belakangan ini kembali mengemuka setelah terkuak sejumlah kasus pencucian otak yang menimpa mahasiswa. NII ditengarai berada di balik pencucian otak tersebut. Sel-sel NII pun diduga telah menyusup ke banyak universitas dan sekolah-sekolah negeri.
Kasus Temuan Mayat Bayi Tanah Abang, Polisi Tangkap Orang Tua
Sosok mayat bayi baru lahir ditemukan mengambang di Kali Kanal Banjir Barat, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus).
