- Vivanews/ Tri Saputro
VIVAnews - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, mengaku selalu mengikuti arahan Presiden. Apakah PKS siap keluar dari partai koalisi Sekretariat Gabungan dan tak lagi berada dalam kabinet?
"Apa bedanya siap dengan tidak siap? Jadi itulah yang kita lihat, bahwa itu hak prerogatif Presiden. Artinya kewenangan itu berada di tangan Presiden," kata Tifatul Sembiring di Kantor Telkom, Jakarta, Rabu 4 April 2012.
Tifatul mengatakan, sebagai salah seorang menteri di kabinet, dia harus mengikuti segala arahan dan perintah Presiden. Tifatul menegaskan, dirinya tidak pernah membantah instruksi dari Presiden.
"Jadi saya tidak pernah bertentangan dengan pemerintah. Disuruh sosialisasi, kami sosialisasi," kata Tifatul. Kinerja Kementerian yang dipimpinnya, kata Tifatul, tidak pernah melenceng dari perintah Presiden.
"Mengkoordinasikan, sosialisasi TVRI, RRI, Antara dan Televisi swasta. Itu di bawah koordinasi Kementerian Kominfo," jelas dia. Tapi bila sudah masuk urusan partai, lanjut Tifatul, silakan bertanya ke partai. "Pesan-pesan Presiden selama ini dan teman-teman Setgab kalau ada pesan, saya sampaikan."
Tifatul sendiri tidak mengetahui pertemuan semalam di Cikeas. Karena memang tidak ada undangan yang masuk. Tapi bila diundang, Tifatul pastikan hadir. Setelah berkoordinasi dengan DPP PKS, Tifatul hanya diberikan satu pesan. "Ketika saya berkonsultasi dengan DPP, saya disuruh tetap bekerja seperti biasa. Profesional," ujar Tifatul. (ren)
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
