Sumber :
- ANTARA FOTO/Rudi Mulya
VIVAnews
– Komisi Pemilihan Umum memutuskan mengundur penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 karena DPT masih banyak bermasalah. Sejumlah partai politik pun kecewa dengan keputusan KPU itu, Kamis 24 Oktober 2013.
Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo menilai masalah DPT berawal dari persoalan KTP elektronik yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. “Kalau dari dulu NIK (Nomor Induk kependudukan) selesai, masalah DPT pasti bisa teratasi,” kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo menilai masalah DPT berawal dari persoalan KTP elektronik yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. “Kalau dari dulu NIK (Nomor Induk kependudukan) selesai, masalah DPT pasti bisa teratasi,” kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta.
Tjahtjo meminta KPU segera menyelesaikan masalah DPT dalam waktu dua minggu. Jika terlalu lama berlarut-larut, PDIP khawatir ada masyarakat yang tidak terpenuhi hak politiknya untuk memilih. “Persoalan hulu dan hilir harus diselesaikan secara terbuka. Niat KPU terbuka dan bagus,” kata Tjahjo.
PDIP juga meminta pemerintah ikut bertanggung jawab atas penetapan DPT, sebab peran KPU dan Kemendagri tidak terpisahkan dalam proses Pemilu 2014. “Makanya kemendagri tak boleh lepas tangan. Pemilih harus diseleksi karena ada yang sudah meninggal atau pindah rumah. Jadi jangan sampai dobel,” ujar Tjahjo.
Perbaiki validasi data
Sementara PKS berpendapat penundaan penetapan DPT adalah langkah baik karena masih banyak data DPT yang tidak valid. “Waktu yang ada harus benar-benar dimanfaatkan KPU untuk membenahi DPT,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Aboe Bakar Al-Habsyi.
“Jangan sampai persoalan DPT dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk berbuat kecurangan,” ujar Aboe. Kecurangan itu bisa terjadi bila elemen data dari 20,3 juta pemilih dalam DPT kurang lengkap.
Oleh sebab itu PKS menyarankan persoalan DPR diselesaikan dengan melakukan sinkronisasi antara KPU dan Kemendagri, karena Kemendagri telah punya data e-KTP. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tjahtjo meminta KPU segera menyelesaikan masalah DPT dalam waktu dua minggu. Jika terlalu lama berlarut-larut, PDIP khawatir ada masyarakat yang tidak terpenuhi hak politiknya untuk memilih. “Persoalan hulu dan hilir harus diselesaikan secara terbuka. Niat KPU terbuka dan bagus,” kata Tjahjo.
