VIVA.co.id - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, Presiden Joko Widodo tidak menyatakan tegas mengenai perang terhadap narkoba dan korupsi dalam pidato kenegaraannya di Parlemen di Jakarta pada Selasa, 16 Agustus 2016.
"Yang disampaikan Presiden memang kerangka hukum dikembangkan. Bagi kita, ini penilaian kesungguhan pemerintah tidak tergambar dari pidato Presiden," kata Arsul kepada wartawan.
Menurut anggota Komisi III DPR RI, tidak tergambarnya perang terhadap narkoba dan korupsi dalam pernyataan Presiden, harus dibuktikan dalam bentuk nyata. Seperti kinerja para menteri dan kesiapan pemerintah dalam menyiapkan rancangan undang-undang, misalnya, Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi.
Menurut Arsul, DPR masih menunggu rancangan undang-undang itu dari pemerintah. Dengan adanya undang-undang itu, upaya perlawanan terhadap korupsi akan semakin nyata.
Selain itu, perlawanan terhadap korupsi harus dilakukan konsisten oleh pemerintah di semua lembaga dan tingkatan. "Terutama konsistensi di lembaga peradilan," ujarnya.
Hal yang sama harus dibuktikan dalam perang terhadap narkoba. Di antaranya dengan mendukung upaya tim independen terkait pernyataan terpidana mati, Freddy Budiman, tentang keterlibatan oknum Polri, BNN, TNI hingga Bea Cukai dalam peredaran narkoba di Indonesia.
Produksi Tembakau Sintetis, Remaja di Tangerang Ditangkap Polisi
Petugas menangkap remaja tersebut saat melakukan patroli pengamanan.
