- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengomentari sikap kader Demokrat Ruhut Sitompul yang berseberangan dengan partainya terkait Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Tak sekali ini saja berseberangan dengan posisi dan keputusan partainya. Ketika Pemilu 2014 pun ia mendukung calon lain meskipun posisi partai sebagai penyeimbang mengarah ke Koalisi Merah Putih," kata Siti saat dihubungi VIVA.co.id, Senin, 3 Oktober 2016.
Menurutnya, dari perspektif pembangunan partai dan demokrasi, hal yang wajar jika partai politik (parpol) menjadi rumah demokrasi yang teduh, adil dan penuh keadaban. Namun kader juga perlu menghormati keputusan parpol.
"Karena itu para kader dan pengurus partai harus menjunjung tinggi nilai-nilai saling percaya dan menghormati pendapat masing-masing. Setiap kader terikat konstitusi (AD/ART) visi misi partai dan platform partai," kata Siti lagi.
Ia mengatakan bahwa keputusan partai mengikat para kader. Oleh karena itu kader tidak boleh mengambil jalan sendiri selain mengikuti keputusan partai. Kader juga dinilai tidak boleh bermain di dua kaki.
"Keputusan keluar dari PDIP yang dilakukan Boy Sadikin misalnya, jauh lebih elok dan gentle ketimbang kader bermain dua kaki dan menunggu dipecat pimpinan partai," kata Siti lagi soal Ruhut.
Sebelumnya Ruhut Sitompul dalam Pilkada DKI Jakarta justru mendukung pasangan calon petahana Ahok-Djarot. Belakangan, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyatakan mempersilakan Ruhut untuk mundur dari partai.
Soal Koalisi Besar, AHY Sebut Prabowo Punya Pertimbangan Matang
AHY mengaku Partai Demokrat akan men-support pertimbangan Prabowo untuk kebaikan ke depan.
