- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengatakan bahwa pihaknya sedang menunggu kerja-kerja brilian yang pernah dilakukan Polri di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu berupa Operasi Tangkap Tangan (OTT).
“Apakah juga akan muncul OTT-OTT di tempat lain, seperti di pelabuhan, Bea Cukai, pertanahan. Bagaimana sertifikat tanah bisa digandakan sampai 10,” kata Trimedya saat diskusi di Media Center DPR RI, Kamis 13 Oktober 2016.
Menurut Trimedya, untuk dapat melakukan OTT pada institusi-institusi selain Kementerian Perhubungan, Polri harus mempunyai komitmen penuh pada setiap lapis jajarannya.
Tanpa hal tersebut, tentunya Polri tidak akan mungkin mewujudkan harapan rakyat republik ini untuk memberantas berbagai bentuk pungutan liar (pungli) maupun korupsi.
“Apakah juga Polri punya komitmen melakukan itu,” ujarnya.
Bahkan, Trimedya mendesak agar Polri mampu menghilangkah perilaku pungli di semua lapis jajaran Tri Brata tersebut.
“Apakah Polri juga akan OTT di Satlantas-Satlantas di Kepolisian. Pak Tito apakah bisa melakukan pembersihan di internal mereka. Jangan sampai asumsi selama ini urusan dengan Kepolisian hilang kambing habis sapi. Polisi harus membersihkan dulu dirinya sebelum melakukan itu. Kita harap orang mau jadi Kapolres tidak ada bandrol-bandrol lagi,” ujarnya.
Terhadap kehadiran Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Kementerian Perhubungan saat Polri melakukan OTT, Trimedya mengatakan hal tersebut merupakan suatu kewajaran.
“Saya rasa ini ada kaitannya dengan 7 paket reformasi hukum yang kebetulan hari itu akan dilaunching oleh pemerintah,” ujarnya.
Trimedya sendiri mengatakan bahwa Jokowi bukanlah sosok pemimpin yang suka melakukan pencitraan. Trimedya mengatakan bahwa Jokowi merupakan sosok pemimpin yang akan melakukan apapun jika dinilai pantas.
“Jokowi itu enggak jago pencitraan, Jokowi itu selalu melakukan pekerjaan seperti apa yang dia mau lakukan dari pada memikirkan soal pencitraan,” ujarnya. (webtorial)
