- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id – DPR kembali menjadi sorotan dengan melempar wacana perlunya pembangunan kompleks terpadu seperti apartemen, kantor, hingga ruang sidang. Wacana ini menuai respons pro dan kontra. Partai Gerindra mengingatkan wacana ini mesti menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
Meski demikian, untuk ke depan, memang usulan pembangunan kompleks terpadu layak dijadikan program.
"Untuk realisasi disesuaikan dengan kondisi keuangan negara, mengutamakan hal-hal yang lebih prioritas untuk rakyat," kata Ketua DPP Gerindra, Sodik Mujahid, kepada VIVA.co.id, Senin 14 Agustus 2017.
Dia menilai yang harus menjadi prioritas lebih dulu memang kebutuhan pokok rakyat yang dalam APBN kemarin banyak dipotong. Misalnya pendidikan, kesehatan, dan program kemensos.
Namun, untuk fasilitas DPR juga disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak seperti kantor dan lift.
"Setelah itu normal baru kantor dan fasilitasnya seperti Lift yang beberapa kali bermasalah dan mencelakakan anggota bahkan pimpinan DPR. Setelah itu perpustakaan, alun-alun DPR dan baru apartemen," kata Sodik.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengusulkan agar anggota DPR bisa tinggal di dekat Kompleks Parlemen di Senayan. Salah satu usulan Fahri lokasi yang dimaksud adalah Taman Ria Senayan, Jakarta.
Menurut dia, tidak ada alasan anggota Dewan tidak ikut sidang karena alasan macet, terlambat dan segala yang berkaitan dengan persoalan jarak. (ren)
