TUTUP
TUTUP
VIVABOLA

Polemik Kongres, 'Dagelan' Lanjutan PSSI Vs Menpora

Tempat Kongres Luar Biasa di Makassar atau Yogya?
Polemik Kongres, 'Dagelan' Lanjutan PSSI Vs Menpora
Kantor PSSI di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno. (VIVA.co.id/Anry Dhanniary)

VIVA.co.id – Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI masih dalam tanda tanya padahal kini tinggal lima hari saja. Sampai kapan PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berseberangan?

Setelah redanya kisruh sepakbola nasional yang berujung sanksi FIFA berakhir, belum apa-apa sekarang PSSI sudah kembali bergesekan dengan Kemenpora. Kali ini terkait venue KLB.

Dalam Kongres PSSI yang digelar Agustus lalu, ditetapkan KLB akan digelar di Makassar pada 17 Oktober 2016. Tetapi, Menpora, Imam Nahrawi, meminta tempat untuk dipindahkan.

PSSI tidak melunak. Mereka bersikukuh untuk tetap menggelar KLB di Makassar dengan alasan tidak ingin melanggar kesepakatan yang tertuang di statuta.

Di lain pihak, Kemenpora, yang awalnya menyarankan, kini mulai seperti memerintahkan untuk memindahkan hajatan yang sebenarnya milik PSSI. Semua akhirnya berujung pada izin kepolisian.

Polda Sulawesi Selatan menyatakan surat izin KLB masih harus menunggu surat dari Mabes Polri. Padahal Panitia Pelaksana KLB Makassar sudah menyatakan 100 persen siap.

Di sisi lain, Polda DIY menegaskan kesiapan untuk memberikan pengamanan jika KLB PSSI benar-benar digelar di Yogyakarta meski hingga hari ini belum menerima surat resmi dari Mabes Polri.

"Jangankan (kongres) PSSI, yang lebih besar saja kami siap," jelas Kapolda DIY Brigjen Pol Prasta Wahyu Hidayat.

"Kalau ada perintah ya laksanakan. Kapan pun kami siap," jelas jenderal bintang satu itu.

Namun, kalau pun surat izin dari Mabes Polri memberikan pada Yogyakarta, pertanyaannya bagaimana soal Panpel yang akan menggelar kongres? Bagaimana dengan surat undangan ke para voters? Siapa yang akan mengurusi semua itu?

Jauh sebelumnya, Ketua Komite Pemilihan (KP) PSSI, Agum Gumelar, menyatakan PSSI yang berhak menentukan tempat digelarnya KLB. Gaya Kemepora yang seperti mengeluarkan perintah dinilai malah membuat langkah reformasi sepakbola terhambat.

"PSSI yang berhak menentukan tempat digelarnya KLB. Jika pemerintah menginginkan di tempat lain, sebaiknya dikomunikasikan dengan baik. Bukan dengan perintah, jika tidak maka izin tidak keluar," kata Agum, 3 Oktober 2016 lalu.

Sekarang KLB PSSI pun masih terkatung-katung. Kondisi sepakbola terancam kembali bermasalah kalau PSSI dan Pemerintah tidak juga berdamai. Sampai kapan masyarakat harus dipertontonkan "dagelan" seperti ini?

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP