VIVAnews - Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual menggelar Kampanye Nasional HKI anti penggunaan software ilegal pada 1 Februari - 30 Juni.
Koordinator Administrasi Tim Nasional, Anshori Sinungan mengatakan, kampanye ini diluncurkan mengingat praktek pembajakan software sudah memprihatinkan. Kondisi ini hampir di seluruh industri software.
“Padahal kontribusi industri yang termasuk dalam sektor teknologi informasi ini terhadap perekonomian nasional dinilai cukup signifikan,” kata Anshori dalam keterangan tertulis, Kamis 5 Maret 2009.
Anshori mengatakan, target utama kampanye ini membantu perusahaan atau industri nasional agar menyadari membeli software asli adalah investasi yang sangat terjangkau. Perusahaan seharusnya menyadari industri software telah banyak memberi dukungan dalam proses bisnis dan meningkatkan efisiensi kerja.
“Karena itu, sudah saatnya industri nasional menggunakan software legal,” ujar Anshori yang juga Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum.
Menurut dia, pemakaian software legal juga berarti melindungi perusahaan dari kemungkinan risiko hukum dan denda yang tinggi, serta rusaknya reputasi akibat tertangkap memakai software ilegal.
“Melalui kampanye ini pemerintah ingin memastikan bahwa kekayaan intelektual harus dilindungi,” katanya.
Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, jika ditemukan adanya penggunaan software bajakan dalam perusahaan, perusahaan yang bersangkutan dan manajemen senior perusahaan dapat dihukum maksimal tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 5 miliar.
Hingga saat ini, sudah ada sembilan industri software yang mendukung kampanye ini. Tiga perusahaan di antaranya perusahaan software multinasional, yaitu Autodesk, Microsoft, dan Symantec.
Sedangkan enam perusahaan software lainnya adalah perusahaan lokal, yakni Andal Software, Bamboomedia, Collega Inti Pratama, Intelix, SPSS Indonesia, dan Zahir. Bersama-sama pemerintah, sembilan perusahaan ini menggelar sejumlah program.
Program itu Get Legal for Less atau software legal tidak mahal dan menguntungkan. Dalam program ini pemerintah menggandeng sejumlah industri software untuk memberikan diskon atau harga khusus selama masa kampanye.
Kampanye juga dilakukan dengan menggelar edukasi kepada penjual melalui pengunjung mal. Selain itu dilakukan pula pengiriman surat ke lebih dari 20 ribu perusahaan mengenai software dengan harga terjangkau. “Kami juga menggelar training bagi Usaha Kecil Menengah untuk mengembangkan kemampuan IT bagi sumber dayanya,” kata Anshori.
VIVA.co.id
14 Mei 2024
Baca Juga :
Barang Paling Laris
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Polisi Bongkar Jaringan Hacker Luar Negeri
Digilife
13 Mei 2024
Polisi berhasil membongkar aksi jaringan peretas atau hacker luar negeri yang sudah mencuri data pribadi warga selama dua tahun.
Korea Utara memiliki tentara siber yang mampu menyerang musuh-musuhnya. Pasukan senyap yang bernaung di bawah Biro 121 dan bagian dari 'General Bureau of Reconnaissance'.
Wi-Fi adalah sebuah jaringan nirkabel yang biasa digunakan oleh perangkat komputer untuk dapat terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel.
AI Menyokong Kinerja Google Chrome
Digilife
13 Mei 2024
Google Chrome meluncurkan fitur kecerdasan buatan atau AI baru yang bertujuan menyederhanakan tugas peramban rutin, dengan tiga kemampuan AI generatif yang sudah ada.
Menurut penelitian terbaru dari Microsoft dan Likedln, karyawan di Asia Pasifik sudah mulai menggunakan AI.
Selengkapnya
Partner
Flavio Silva Diisukan Out, Persik Kediri Malah Beri Kode Pertahankan Pemain Persebaya Ini
Gorontalo
13 menit lalu
Di tengah kabar hengkangnya Flavio Silva, Persik Kediri malah memberi sinyal mempertahankan pemain Persebaya satu ini hingga musim depan. Siapakah dia?
Bocoran Spesifikasi Realme P1 5G: HP Dengan Spek Gahar di Kelasnya, Soal Harga Bisa Bersaing!
Gadget
19 menit lalu
Realme P1 Pro 5G hadir dengan layar AMOLED 6.7 inci, chipset Snapdragon 6 Gen 1, kamera utama 50 MP, dan baterai 5.000 mAh, menawarkan performa dan fitur unggulan.
Selain kasus sebelumnya, yang melarang Persija untuk mendaftarkan pemain untuk tiga periode bursa transfer, kini ada kasus yang hukumannya serupa seperti Persiwa Wamena.
Lindungi diri dari penyalahgunaan data pribadi untuk pinjol! Simak panduan mudah cek data diri di SLIK OJK hanya dengan beberapa langkah. Cek sekarang!
Selengkapnya
Isu Terkini