Minggu Depan, Nasib Donggi-Senoro Diputuskan
- Abror Rizky/Biro Pers Istana
VIVAnews - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan memutuskan nasib gas dari blok Donggi-Senoro pada pekan depan.
"Pokoknya sudah diketok, minggu depan pasti sudah diputuskan," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Menko Perekonomian, Kamis 3 Juni 2010.
Namun, berapa hasilnya antara persentase yang diekspor dan konsumsi domestik, Hatta belum bersedia berkomentar. "Ya pokoknya sudah, nanti ESDM yang memutuskan," kata dia mengulang lagi.
Pada dasarnya, lanjut Hatta, Kementerian Koordinator Perekonomian menilai porsi alokasi penjualan gas dari blok Donggi-Senoro sebesar 70 persen untuk ekspor dan 30 persen domestik merupakan pilihan yang paling tepat. "Untuk Donggi-Senoro sebetulnya sudah ketemu dan kami juga sudah melihat skenario dalam gas balance," ujar dia beberapa waktu lalu.
Menurut Hatta, porsi alokasi penjualan tersebut dianggap ideal karena masih bisa mengakomodasi kebutuhan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengembangkan pabrik pupuk ataupun pembangkit listrik.
Selain itu, skema penjualan gas Donggi-Senoro kali ini tidak akan merugikan Indonesia seperti dialami dalam penjualan gas dari Blok Tangguh. Sebab, mekanisme penjualan akan mengikuti tren kenaikan harga minyak bumi dan gas di pasar internasional. "Kami ikuti ICP (Indonesian Crude Price). Jadi, ketika harga minyak naik, gas naik juga, kita akan naik," tutur Hatta.
Pemerintah mengaku bahwa pihaknya terlambat dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan gas dalam negeri. Akibatnya, dukungan infrastruktur untuk mengalirkan gas dari lapangan migas tidak terpenuhi.
Kendati demikian, menurut Hatta, pemerintah optimistis dapat menyediakan infrastruktur penyaluran gas, terlebih dengan akan dibangunnya terminal penerimaan LNG. "Pada 2014 akan ada kelebihan gas karena beroperasinya blok Mahakam, walaupun akan bersifat sementara karena nantinya akan ada pembelinya," ujarnya.
Menurut seorang mantan petinggi negara, pengambilan keputusan soal Donggi-Senoro lambat karena masing-masing instansi yang terlibat tidak berani mengambil keputusan. "Jadi seperti main ping-pong. Persoalan dikirim dari bawah ke atas, di atas tidak berani ambil keputusan kemudian diturunkan kembali. Ketika di bawah di lemparkan lagi ke atas. Begitu terus menerus." (mt)
antique.putra@vivanews.com