Pemerintah Tekan Biaya Pokok Produksi Listrik

VIVAnews - Dewan Energi Nasional (DEN) mengkaji kemungkinan pemerintah memberikan insentif pada pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Mulut Tambang sebagai upaya menurunkan biaya pokok produksi (BPP) listrik.

Pemikiran tersebut mengemuka dalam Sidang Anggota DEN ke-5 di kantor Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat 30 Juli 2010.

"PLTU ini dibutuhkan bukan hanya pelanggan listrik perseorangan tapi juga perusahaan," kata Anggota DEN Edi Widiono.

DEN mempertimbangkan, agar pemberian insentif untuk PLTU Mulut Tambang tersebut diberikan antara lain berupa izin otomatis untuk membangun PLTU, insetif perpajakan, serta feed in tariff untuk PLTU ke jaringan PLN.

"Nanti, yang membangun perusahaan yang memiliki tambang tersebut," kata Edi.

DEN juga memandang, upaya untuk menurunkan BPP listrik didasarkan pada kondisi bahwa sebagian besar yaitu 86 persen batu bara di Indonesia adalah batu bara berkalori rendah dan sedang.

Selain memberikan insentif, DEN juga mengusulkan agar pemerintah mengatur secara khusus pemanfaatan batu bara kalori rendah dan perlakuan fiskal untuk pengembangan PLTU Mulut tambang guna menurunkan BPP.

DEN pun meminta pemerintah melakukan regionalisasi batu bara, termasuk di dalamnya mine mouth powerplant.