8 Provinsi Terkena Krisis

VIVAnews - Krisis ekonomi global telah menyerang delapan provinsi di Indonesia. Hal ini dituturkan ekonom International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) Iman Sugema, Minggu 8 Februrai 2008.

Kondisi krisis ini bisa dilihat berdasarkan data pada 2008 terhadap aktivitas masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia.

"Kesimpulannya kami tarik berdasarkan turun harga komoditas primer yang terjadi lebih dulu dibandingkan krisis di sektor finansial," ujar dia di Jakarta.

Delapan provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Pada tempat-tempat ini, masyarakat petani paling awal merasakan krisis.

Sedangkan dalam enam bulan ke depan diprediksi krisis akan mengancam enam provinsi, seperti Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Yogyakarta. Sedangkan provinsi lain, menurut Iman relatif aman terkena dampak krisis.

Menurut Iman, beban krisis di desa paling terasa karena penurunan harga komoditas yang menjadi sumber penghasilan petani. Bagi petani plasma atau mereka yang tidak memiliki lahan, maka penghasilan petani semakin memburuk. 

Terlebih menurut data InterCAFE, setiap kali satu persen penurunan ekspor komoditas dampaknya terhadap penurunan harga di tingkat petani lebih tajam, yakni mencapai 1,3 persen. Artinya dalam kasus ini petani merasakan dampak langsung terhadap melemahnya permintaan luar negeri.

Menurut dia, ini bisa terjadi karena pengaruh struktur pasar. Struktur pasar produk ekspor pertanian lebih banyak jumlah petani. Ini membuat eksportir bisa menekan harga.

Selain itu, dengan turunnya permintaan ekspor, perusahaan inti lebih mementingkan menyelamatkan usaha sendiri. Sedangkan pembelian dari petani dikurangi. Sehingga petani berpotensi kehilangan lahan karena mengalami kerugian.

Menurut Iman, pemutusan hubungan kerja pada sektor pertanian ini, jumlahnya lebih besar dibandingkan laporan PHK sektor formal yang pada 2008 lalu mencapai 24 ribu tenaga kerja. Meski demikian Iman tidak mengetahui berapa jumlah pasti pemecatan yang terjadi.