Biaya Tinggi Jadi Alasan Usul Pilkada Tak Langsung

VIVAnews – Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan pemilihan kepala daerah langsung membutuhkan banyak anggaran. Oleh sebab itu diperlukan penghematan uang negara melalui pilkada tak langsung di tingkat provinsi.

Pramono pun mengajak masyarakat melihat secara jernih dan obyektif sejumlah pilkada yang selama ini digelar di tanah air. “Hampir 8 kali kita melakukan pemilihan secara langsung, mulai dari tingkat lurah sampai presiden.

Kalau masing-masing pemilihan berjalan dua putaran berarti 16 kali, dan ini menimbulkan pembiayaan yang sangat besar,” kata Pram di Gedung DPR, Jakarta, 25 September 2012.

“Jadi lebih baik apabila biaya politik ditekan,” ujar dia. Namun pilkada tak langsung di tingkat provinsi melalui DPRD, memerlukan perencanaan yang matang. “Saya sebetulnya termasuk yang menolak pemilihan lewat DPRD, tapi kalau melihat proses yang terjadi, itu logis,” lanjut politisi PDIP itu.

Cukup Gubernur

Namun Pram mengaku hanya bisa menolerir pilkada tak langsung di tingkat provinsi. “Cukup gubernur saja yang dipilih DPRD, karena gubernur merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Untuk bupati/wali kota, tetap harus pemilihan langsung,” kata dia.

Dengan alasan yang sama, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi selaku wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Pilkada di Komisi II DPR, menyambut baik usul pemilihan gubernur tak langsung itu. “Kalau sudah melalui DPRD, biayanya pasti murah karena calon tidak perlu kampanye lagi. Cukup menyampaikan visi dan misi di DPRD,” ujar Gamawan. (ren)