Tanggung Subsidi, Pertamina Minta Tangguhkan Dividen

VIVAnews - PT Pertamina meminta penangguhan pembayaran dividen kepada negara karena banyaknya beban yang ditanggung oleh perseroan, dari beban BBM bersubsidi hingga beban investasi pendistribusian BBM.

Menteri ESDM Jero Wacik meminta Pertamina menanggung investasi sistem monitoring dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi senilai Rp4 triliun selama lima tahun. "Saya bilang Pertamina lakukan dulu, investasinya ditanggung Pertamina dulu," kata Jero Wacik di Jakarta, Kamis 6 Desember 2012.

Menanggapi hal itu Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan meminta penangguhan dividen untuk investasi di sistem informasi teknologi sebesar Rp800 miliar per tahun. Pertamina berencana secara bertahap memasang sistem monitoring dan pengendalian BBM bersubsidi di seluruh Indonesia selama lima tahun.

Investasi ini, katanya, jauh lebih murah dibandingkan pemerintah menanggung beban jebolnya kuota BBM bersubsidi setiap tahun yang mencapai triliunan rupiah. Dengan sistem ini, Pertamina mengklaim dapat menekan kebocoran BBM bersubsidi.

Penangguhan dividen ini juga didasari oleh besarnya beban subsidi BBM yang ditanggung Pertamina. Tahun ini saja, pemerintah telah meminta Pertamina menanggung terlebih dulu kelebihan kuota BBM sebesar Rp5,6 triliun.

"Untuk kelebihan kuota 2012 ini baru akan masuk dalam APBN 2013 dan dibayarnya pada 2014 mendatang," katanya.

Sedangkan secara kumulatif dari 2010 hingga saat ini piutang Pertamina dari BBM bersubsidi mencapai Rp7 triliun. Pertamina meminta penangguhan dividen agar tidak menganggu kinerja Pertamina yang masih membutuhkan investasi besar.

Karen akan menghadap pemegang saham Pertamina dalam hal ini Menteri BUMN, Dahlan Iskan, untuk membicarakan penangguhan pembayaran dividen.

"Pertamina bukan tidak akan bayar, tapi minta ditunda. Kami akan bayar dividen setelah ada pembayaran piutang karena jika semua ditalangi Pertamina maka akan ada cost money yang akan mengganggu kinerja," katanya. (sj)