Swiss Longgarkan Kerahasiaan Perbankan

VIVAnews - Pemerintah Swiss mengumumkan akan melonggarkan standar kerahasiaan perbankan dan berperan serta dalam penyelidikan kasus pajak internasional,  Jumat 13 Maret 2009. Selain Swiss, Austria dan Luxembourg juga berencana melakukan hal serupa.

"Kerja sama internasional melawan kejahatan pajak akan semakin kuat," kata Presiden Swiss Hans-Rudolf Merz di Jenewa. "Aturan kerahasiaan perbankan tidak boleh melindungi penjahat pajak."

Merz menegaskan perbankan Swiss tetap akan menjamin kerahasiaan nasabahnya kecuali aparat penegak hukum dari suatu negara menyediakan bukti kuat bahwa nasabah tersebut terlibat kejahatan perpajakan. Merz juga belum menjelaskan bagaimana Swiss akan lebih berpartisipasi dalam pemberantasan kejahatan keuangan.

Keputusan ini merupakan keputusan berat bagi Swiss. Langkah ini diambil sebulan menjelang konferensi melawan kejahatan pajak dunia. Selama ini, Swiss dikenal sangat kuat memegang rahasia nasabah. Hal ini menarik orang asing, termasuk pelaku kejahatan keuangan, menyimpan uangnya di Swiss.

Perbankan Swiss menyimpan dana asing hingga US$ 2 triliun. Layanan keuangan ini juga menyumbang 12 persen dari produk domestik bruto Swiss. Berdasarkan perhitungan Boston Consulting Group, jumlah dana asing di Swiss mencapai seperempat aset asing di dunia.

Pemerintah Swiss memperketat aturan kerahasiaan perbankan pada masa depresi dunia, 1934 silam. Hukuman maksimal seumur hidup akan dijatuhkan bagi pekerja perbankan yang memberikan informasi mengenai nasabahnya.

Perubahan aturan ini berarti Swiss akan mengikuti standar yang ditetapkan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan pada 2000 untuk memberantas kejahatan pajak.

Asosiasi Perbankan Swiss menyatakan mendukung keputusan ini. Namun mereka juga meminta dunia internasional menghentikan kritik dan ancaman menaruh Swiss ke dalam daftar hitam perbankan dunia yang tidak bekerja sama menangani kejahatan keuangan.

Sementara itu, Austria dan Luxembourg menyatakan mereka akan memberi lebih banyak bantuan dalam penyelidikan kasus pajak. Selama satu bulan terakhir, pemerintah negara-negara lain juga menjanjikan bantuan serupa, antara lain Singapura, Liechtenstein, Bermuda, Pulau-pulau negara Inggris: Jersey dan Guernsey, dan Andorra yang terletak di perbatasan Prancis dan Spanyol.(AP)