Kementerian Kaji IPO BUMN Setelah Pilpres

VIVAnews – Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membahas rencana penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sejumlah BUMN setelah penyelenggaraan pemilihan presiden selesai.

Sebelumnya, kementerian negara BUMN akan mengkaji rencana IPO beberapa BUMN bila indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menembus level 2.000.

“Harga untuk IPO harus baik karena dana hasil privatisasi bukan masuk ke kas negara,” kata Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil dalam Coffee Morning dengan wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis 28 Mei 2009.

Menurut Sofyan, BUMN bisa melakukan pinjaman sebagai alternatif pembiayaan, jika belum bisa melakukan IPO. Apalagi, saat ini dana yang beredar masih cukup banyak.

“Perusahaan bisa mencari utang dulu untuk mengembangkan usahanya, setelah IPO, utang tersebut bisa dibayar,” ujarnya.

Hingga saat ini, Sofyan melanjutkan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menunda sementara rencana IPO seluruh BUMN yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).