Menkeu: Gaji ke-13 Juni Bukan Politisasi

VIVAnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil dan TNI/polri yang akan dibayarkan pada Juni itu sudah berlaku sejak 2005.

"Itu bukan politisasi," ujar Sri Mulyani dalam penjelasannya melalui situs Departemen Keuangan, 8 Juni 2009.

Sejumlah kalangan mengingatkan bahwa gaji ke-13 PNS yang biasanya dibayarkan pada Juni rawan dipolitisasi. Bahkan, kubu lawan SBY-Boediono meminta agar pembayaran gaji ke-13 tersebut ditunda setelah pemilu Juli mendatang.

Dengan gaji ke-13 itu, jutaan pegawai negeri dan TNI/Polri di seluruh Indonesia akan menerima gaji dobel pada bulan ini.

Namun, Menteri Keuangan menekankan bahwa gaji ke-13 tetap akan dibayar Juni ini karena itu sudah menjadi sistem dan diterapkan sejak 2006. Sebenarnya, menurut Sri Mulyani, gaji ke 13 ini mulai diberikan sejak 2005. Namun, ketika itu tidak ada jadwal yang pasti.

Setelah presiden menerima masukan, termasuk lewat pesan pendek (sms), menurut Sri Mulyani, gaji ke-13 tersebut akhirnya diputuskan pembayarannya pada Juni. Pertimbangannya karena pada saat itu, orang tua menghadapi kebutuhan dana pendidikan.

"Kalau dibayarkan Mei, terlalu jauh sehingga duitnya sudah hilang pada Juni," kata dia. Apalagi, PNS masih belum bisa menjaga pendapatan mereka. "Jadi, tidak ada perubahan."

Dia mengingatkan pemerintah tidak akan mengklaim apa-apa terkait dengan pembayaran gaji ke-13 ini. "Yang jelas itu memang merupakan pemihakan pada TNI dan Polri."

heri.susanto@vivanews.com