Pendaftar Kartu Prakerja Sudah Berasal dari 514 Kabupaten dan Kota

VIVA – Pemerintah memastikan, Kartu Prakerja akan bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia. Layanan digital pun digunakan untuk memastikan pelatihan kerja tersebut bisa berjalan optimal.

Direktur Operasi Kartu Prakerja, Hengki Sihombing, mengatakan, pelayanan publik secara digital lewat Kartu Prakerja sudah mencapai 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dari data tersebut, anggapan warga yang tinggal di Indonesia kawasan timur kesulitan mendapatkan fasilitas ini bisa terbantahkan. 

"Berdasarkan data yang kami punya, pendaftar Kartu Prakerja itu berasal dari semua 514 kabupaten/kota. Ini merupakan langkah awal pemerintah untuk memberikan pelayanan ke seluruh Indonesia,” ujar Hengki dalam acara webinar bertajuk 'Disrupsi Digital untuk Pelayanan Publik', Selasa 14 Juli 2020. 

Dia menegaskan, inovasi dari bentuk pelayanan publik digital yang disiapkan pemerintah ini memang masih dikembangkan. Karena itu, apabila masih ada sejumlah kendala merupakan suatu hal yang wajar. 

“Data yang menyebutkan pendaftar Prakerja berasal dari 514 kabupaten kota merupakan sebuah langkah awal dari pelayanan publik dengan platform digital yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat,” tutur Hengki.

Hengki menjabarkan, Kartu Prakerja saat ini bekerja sama dengan delapan platform digital. Mereka membantu proses pemilihan lembaga pelatihan yang tepat untuk menjadi bagian dari Kartu Prakerja.

Baca juga: Insentif Pajak UMKM Ditegaskan Tak Hanya Buat yang Terdampak Corona

“Partner Kartu Prakerja itu mempertaruhkan reputasi mereka apabila memilih lembaga pelatihan yang tidak valid atau fiktif,” kata Hengki.

Sementara itu, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bambang Dwi Anggono, mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan ekosistem digital untuk meningkatkan pelayanan publik. Salah satu caranya dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur digital.

Berdasarkan data Kominfo, menurut dia, sebanyak 12.548 desa di seluruh Indonesia belum bisa akses internet 4G. Kondisi itu menjadi tantangan sendiri yang sedang diselesaikan pemerintah.

"Karena itu, Kominfo sesuai arahan Presiden diberi target untuk memastikan seluruh desa bisa terkoneksi internet 4G pada 2022. Jadi, dua tahun lagi seluruh desa di Indonesia sudah terhubung sinyal 4G,” tutur Bambang. (art)