Ruang Fiskal Sempit, Sri Mulyani Dorong Investasi Infrastruktur

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin sempit. Ini terjadi karena adanya kebutuhan untuk pembiayaan penanganan pandemi COVID-19 yang kembali meningkat.

Akibatnya, dia menegaskan, agenda pembangunan infrastruktur yang sangat penting juga terdampak. Karena kebutuhan dana yang lebih prioritas saat ini untuk menangani masalah kesehatan hingga aktivitas ekonomi secara umum.

"Ruang fiskal yang semakin sempit memaksa pemerintah untuk fokus pada pengeluaran yang lebih mendesak seperti perawatan kesehatan serta menyelamatkan banyak orang yang rentan dengan menggunakan perlindungan sosial. Selain itu banyak proyek infrastruktur terkendala akibat pandemi,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 6 Juli 2021.

Baca juga: PLN Akuisisi Pembangkit Listrik 300 MW di Blok Rokan

Di sisi lain, Bank Dunia juga telah mencatat pada paruh pertama 2020 investasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur negara-negara berkembang turun 56 persen dibanding tahun sebelumnya. Karena itu, dia menekankan pentingnya komitmen lembaga internasional untuk mempromosikan investasi infrastruktur.

Sri menekankan, dorongan promosi investasi infrastruktur seperti di G20 penting diarahkan untuk menciptakan investasi infrastruktur yang berkualitas dan mempercepat upaya mobilisasi sumber pembiayaan infrastruktur swasta untuk strategi pemulihan.

“Dorongan kolektif yang sinkron menuju investasi infrastruktur dapat mendukung banyak pertumbuhan domestik di banyak negara berkembang, sementara pada saat yang sama juga memberikan dorongan tambahan untuk output global melalui efek pemulihan yang positif,” ungkapnya.

Sri menyatakan, Indonesia pada dasarnya juga telah mengidentifikasi beberapa agenda pembangunan infrastruktur potensial untuk 2022 dan berharap dapat mendiskusikannya dengan banyak pemangku kepentingan. Di antara agenda infrastruktur potensial, yang pertama adalah mendorong investasi infrastruktur yang berkelanjutan.

"Infrastruktur berkelanjutan memiliki potensi kontribusi yang sangat besar dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk memperkuat tata kelola," papar Sri.

Agenda infrastruktur potensi kedua katanya adalah alur kerja atau peta jalan menuju infrastruktur sebagai kelas aset sangat penting untuk memastikan pasar yang berfungsi dengan baik untuk pembiayaan infrastruktur, melindungi kepentingan investor dan pada saat yang sama memastikan efisiensi, stabilitas dan memegang nilai integritas serta anti-korupsi.

Ketiga, mengembangkan regulasi infrastruktur digital. Agenda infrastruktur digital membutuhkan pendekatan umum untuk membantu mempromosikan infrastruktur, sumber pendanaan dan kesepakatan prinsip peraturan umum untuk berdampak pada kesetaraan pembangunan.

“Terakhir, penting untuk menegaskan kembali komitmen untuk melanjutkan dan meningkatkan upaya kolektif G20 untuk memastikan bahwa semua sektor perekonomian dapat pulih bersama dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik," tuturnya. (dum)