Garap Koridor Ekonomi, RI Incar Investor AS

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Pembangunan Rusun
Sumber :
  • VIVAnews/Tri Saputro

VIVAnews - Setelah beberapa negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan India menyatakan komitmennya terlibat dalam pembangunan koridor ekonomi, pemerintah sedang mengincar negara lain seperti Amerika dan Australia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana, mengungkapkan bahwa saat ini delegasi Amerika sedang berada di Indonesia. Mereka menyatakan keinginannya untuk ikut terlibat dalam pembangunan koridor ekonomi.

"Mereka sangat antusias. Apalagi setelah melihat Korea dan Jepang mulai menyatakan komitmennya untuk terlibat dalam koridor ekonomi," kata Armida usai rapat koordinasi membahas Inpres pencegahan dan pemberantasan korupsi di kantor Bappenas, Jakarta, Jumat, 18 Februari 2011.

Dia menjelaskan, nantinya proyek yang akan dikerjakan Amerika akan difokuskan pada jenis usaha yang telah dimiliki negara itu. Saat ini, Amerika telah memiliki beberapa industri seperti pertambangan, farmasi, hingga teknologi informasi.

Mengenai perkembangan koridor ekonomi saat ini, menurut dia, tim sedang menyusun data konkretnya. Nantinya proyek yang ditawarkan ke investor asing atau domestik sudah konkret seperti contoh pabrik atau industrinya, lokasi, hingga nilai investasinya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan ada beberapa negara Asia yang telah menunjukkan komitmennya untuk pembangunan koridor ekonomi, misalnya Korea Selatan sebesar US$20 miliar, India US$15 miliar, dan Jepang US$59 miliar.

"Jadi, yang sudah ada komitmen itu Jepang, Korea Selatan, dan India. Rusia kemungkinan juga. Untuk Jepang kaitannya dengan MPA (Metropolitan Priority Area)," kata Armida.

Sementara itu, beberapa proyek dalam Master Plan ekonomi 2011-2025 di antaranya meliputi Jembatan Selat Sunda, pembangunan di kawasan Jabodetabek seperti MRT, perluasan pelabuhan Tanjung Priok, dan jalan tol dalam kota.

"Yang kami tawarkan semua sudah dalam bentuk proyek. Dananya 90-92 persen dari swasta," kata Armida. (hs)