Laporan Terbaru Tuding China Mau Musnahkan Etnis Uighur
- abc
Laporan terbaru menyebut Pemerintah China telah melanggar setiap ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Genosida PBB, dengan "berniat memusnahkan" etnis Uighur di Xinjiang.
Laporan yang dirilis oleh lembaga Newlines Institute for Strategy and Policy yang berbasis di Amerika Serikat merupakan tinjauan independen pertama dari Konvensi Genosida 1948 terhadap perlakuan yang dialami warga Uighur di China.
Tinjauan ini menuduh Pemerintahan Partai Komunis China (PKC) dengan jelas menunjukkan niat untuk memusnahkan, secara keseluruhan atau sebagian, bangsa, etnis, ras atau kelompok agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi Genosida.
China telah berulang kali membantah tindakan mereka di Xinjiang sebagai genosida.
Tapi laporan tersebut menyatakan Pemerintah China telah melanggar "setiap tindakan" yang dilarang dalam Pasal 2.
Bukti yang disajikan antara lain adanya penahanan massal, pencegahan massal atas kelahiran, pemindahan anak-anak secara paksa, kerja paksa, pemberantasan identitas orang Uighur, serta target terhadap kaum intelektual dan tokoh masyarakat.
Investigasi kantor berita Associated Press yang dirilis pada Juni 2020 menemukan pihak berwenang China menerapkan kebijakan aborsi secara paksa, pemasangan alat kontrasepsi dan sterilisasi terhadap kaum perempuan Uighur.
Reuters: Murad Sezer
Mengapa Australia tidak menyebutnya sebagai genosida?
Seorang warga Australia keturunan Uyghur, Ramila Chanisheff, adalah salah satu penyintas yang pindah ke Australia sekitar 40 tahun lalu.
Seringkali dia mengalami kesulitan tidur dan sakit karena memikirkan keadaan keluarganya yang masih tinggal di Xinjiang.
Dia belum mendengar kabar mengenai dua orang sepupunya di Xinjiang dalam dua tahun ini.
"Saya tidak tahu di mana mereka. Terakhir saya dengar dia meninggalkan pesan melalui sepupu lain. Jangan lupakan saya, katanya," ujar Ramila kepada ABC.
Ia mengaku frustrasi, sedih, dan tak berdaya.
Sebagai ketua Asosiasi Perempuan Uyghur Tangritagh Australia (AUTWA), Ramila telah mengorganisir berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran mengenai nasib warga Uighur.
"Seberapa lama lagi kita merasakan kengerian ini sebelum mengambil tindakan atas jutaan orang yang hilang, ketika kejadian seperti Holocaust terulang kembali?" kata Ramila.
Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat dan Kanada, telah menetapkan penindasan terhadap orang Uighur sebagai genosida.
Tapi Australia belum melakukan hal itu.
ABC News: Nick Haggarty
Pada 1 Maret lalu, Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne mengindikasikan Australia tak akan turut serta menetapkan kebijakan China di Xinjiang sebagai genosida.
"Kami memiliki pendekatan yang agak berbeda untuk kata genosida tersebut. Inggris dan Kanada memiliki mekanisme berbeda untuk membuat deklarasi seperti itu," katanya.
AUTWA telah meminta Pemerintah Australia untuk menunjukkan tanggung jawab moral atas permasalahan ini dan menetang penindasan yang dilakukan China terhadap orang Uyghur.
"Perlahan-lahan kami sudah kehilangan identitas kami," kata Ramila.
"Setiap kali ada laporan baru, kami di sini mengalami trauma, depresi atau kecemasan. Ada orang yang belum pernah melihat keluarganya selama 20 tahun karena mereka tidak diizinkan untuk kembali," ucap Ramila lagi.
Tanggapan dari China soal tuduhan genosida
AP: Han Guan
Pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi menyebut tuduhan genosida sangat tidak masuk akal dan hanya suatu kebohongan semata.
"Apa yang disebut genosida di Xinjiang sangat tidak masuk akal. Itu rumor dengan motif tersembunyi dan kebohongan semata," katanya seperti dikutip kantor berita Reuters.
"Ketika berbicara tentang genosida, umumnya orang berpikir tentang penduduk asli Amerika Utara di abad ke-16, budak Afrika di abad ke-19, Yahudi di abad ke-20, dan Penduduk Asli Australia yang masih berjuang hingga hari ini," ujar Menlu Wang.
Kedutaan Besar China di Australia menambahkan tuduhan genosida merupakan lelucon tak masuk akal yang bertujuan mencoreng dan memfitnah Pemerintah China.
"Tuduhan dan serangan tak berdasar ini hanya merupakan rencana politik buruk yang akan berakhir di keranjang sampah sejarah," kata pernyataan Kedubes China.
Namun laporan Newlines Institute for Strategy and Policy menyebut dalih China atas kebijakannya di Xinjiang sebagai perang melawan terorisme atau separatisme tidak membebaskan tanggung jawab negara itu atas genosida.
Organisasi global termasuk Proyek Hak Asasi Manusia Uighur (UHRP) mendukung laporan tersebut.
"Pemerintah China berada di jalur cepat untuk menghancurkan rakyat kami seluruhnya," kata direktur eksekutif UHRP Omer Kanat.
"Siapapun yang selamat dari kekejaman ini akan terluka selamanya. Dengan semakin sedikit bayi yang lahir dari orangtua Uighur, tanah air kami akan kosong dari kehidupan Uighur hanya dalam satu generasi," tambahnya.
Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC News.