Australia Tak Batasi Jam Kerja Mahasiswa Asing, Eksploitasi?

Pemerintah Australia telah mencabut batasan jam kerja untuk mahasiswa asing di sektor esensial selama pandemi, namun sejumlah pihak menilai perubahan ini eksploitatif.

Mahasiswa asing sebelumnya dibolehkan untuk sementara bekerja lebih dari 40 jam per dua minggu di panti jompo, sektor kesehatan, perhotelan, pariwisata, pertanian, serta sektor disabilitas dan supermarket.

Seorang mahasiswa asal India, Srishti Chatterjee, mengatakan kebijakan itu tidak adil dan hanya mendorong mahasiswa asing untuk mendapatkan risiko yang lebih tinggi terkena COVID-19.

Sristhi (20) menjalani kerja di bidang sosial yang masih dibatasi oleh ketentuan jam kerja 40 jam per dua minggu.

"Saya terpaksa menolak pekerjaan full time yang saya dapatkan karena saya tidak dapat bekerja full time," katanya.

Mahasiswi University of Melbourne yang kuliah di jurusan sosiologi dan media ini mengatakan bahwa mahasiswa asing seharusnya diberi hak kerja yang memberi mereka lebih banyak pilihan.

"Jika ingin membantu mahasiswa internasional, sebaiknya pemerintah membiarkan mereka mengambil pekerjaan apa pun di sektor apa pun yang mereka inginkan," katanya.

Pembatasan jam kerja bagi mahasiswa asing pertama kali dihapus untuk sektor perawatan lansia tahun lalu, namun awalnya aturan itu hanya berlaku untuk mereka yang memang sudah bekerja di sektor ini.

Departemen Dalam Negeri kemudian menerapkan pengecualian tersebut ke sektor industri lainnya.

Pekan lalu, pembatasan jam kerja mahasiswa asing itu dihapus untuk sektor perawatan lanjut usia terlepas sejak kapan mereka mulai bekerja di sektor ini.

Ketua Council of International Students Australia Belle Lim kepada ABC mengatakan bahwa sepengetahuannya, pemerintah tidak berkonsultasi dengan organisasi mahasiswa asing tentang perubahan ini.

Mengingat pemerintah enggan membantu mahasiswa asing yang ada di negara ini selama pandemi, kata Belle, perubahan itu "tentu saja mendekati eksploitasi mahasiswa asing".

Menurut dia, mahasiswa asing hanya digunakan untuk menutupi kekosongan ekonomi yang muncul akibat penutupan perbatasan.

"Pemerintah telah memberikan insentif kepada mahasiswa internasional untuk mengisi kekosongan yang biasanya dikerjakan oleh pekerja migran atau pemegang visa sementara lainnya," jelas Belle.

Seorang juru bicara Departemen Dalam Negeri menjelaskan perubahan kebijakan itu bertujuan "mengisi kekurangan tenaga kerja langsung di industri kritis" dan memberikan peluang kerja bagi mereka yang menjadi pengangguran akibat COVID-19.

Sebuah studi tahun 2020 oleh Unions New South Wales tentang dampak pandemi pada pekerja migran menemukan 31 persen dari mahasiswa asing mengaku kekurangan uang untuk membayar sewa tempat tinggal.

Sementara 46 persen lainnya mengatakan mereka sering melewatkan waktu makan karena kendala keuangan.

Ketua National Union of Students (NUS) Zoe Rangathanan secara terpisah mengatakan mahasiswa asing dipaksa memilih antara risiko tertular COVID-19 dan hidup dalam kemiskinan.

Menurut dia, pemerintah dapat mendukung mahasiswa asing secara lebih baik dengan memberikan mereka tunjangan seperti Youth Allowance dan Austudy serta menghapuskan batasan jam kerja di semua sektor.

"Kami tahu bahwa mahasiswa asing masih hidup dalam kemiskinan sehingga tidak masuk akal bila pemerintah membatasi 20 jam untuk bekerja," katanya.

Tak jarang mahasiswa asing harus bekerja lebih banyak agar bisa menutupi biaya kuliah dan hidupnya di sini.

Hal itu dialami mahasiswi asal Filipina Judy Ann Imperial yang bekerja di sektor perawatan lanjut usia.

Dengan adanya penghapusan batasan 40 jam, kini Judy bekerja 76 jam per dua minggu di salah satu panti jompo di Sydney.

Ia mengaku penghasilannya digunakan untuk membayar uang kuliah sekitar $15.000 per semester di jurusan keperawatan University of Wollongong.

Wanita berusia 35 tahun ini mengaku terpaksa menjalani isolasi selama dua minggu setelah seorang rekannya tertular COVID-19.

Namun terlepas dari risiko seperti itu, Judy merasa bersyukur dapat bekerja lebih dari 40 jam per dua minggu.

"Keluargaku mengirimkan uang yang lebih sedikit ketika saya mulai bekerja lebih dari 40 jam. Itu sangat melegakan mereka," ujarnya.

Namun menurut Gabriela D'Souza, pengamat ekonomi dari Committee for Economic Development of Australia, penghapusan batasan jam kerja hanya pada sektor dengan risiko tinggi tertular COVID-19 "bukan kebijakan yang baik".

Gabriela menilai batasan tersebut seharusnya dihapus untuk semua sektor, karena akan memberikan lebih banyak kesempatan bekerja di industri yang relevan dengan kuliah mereka.

Menurut dia, Australia telah memperlakukan mahasiswa asing secara buruk selama pandemi ini, sehingga dapat menyebabkan penurunan jumlah mahasiswa yang mau kuliah di sini.

"Saya terus bertanya-tanya, bagaimana kita bisa mempertahankan (jumlah mahasiswa asing) ini ketika kita menghadapi persaingan global dari Kanada dan Inggris?" tambahnya.

Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC News.