Trump Naikkan Tarif 10 Persen ke Negara BRICS, Indonesia Kena?

Washington, VIVA – Presiden AS Donald Trump akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen kepada negara-negara yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika BRICS. Pengumuman Trump muncul di tengah berlangsungnya pertemuan para pemimpin BRICS di Rio de Janeiro, Brasil.

"Negara mana pun yang menyelaraskan diri dengan kebijakan Anti-Amerika BRICS, akan dikenakan Tarif TAMBAHAN 10%. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini," kata Trump dalam sebuah posting di Truth Social Minggu malam

Para pemimpin blok tersebut tampaknya mengarahkan perhatiannya kepada kebijakan tarif Trump yang luas dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Minggu, dengan memperingatkan terhadap tindakan proteksionis sepihak yang tidak dapat dibenarkan, termasuk peningkatan tarif timbal balik yang tidak pandang bulu. 

Tanpa menyebut AS, para pemimpin tersebut menyuarakan kekhawatiran serius tentang munculnya tindakan tarif dan non-tarif sepihak yang mendistorsi perdagangan dan tidak konsisten dengan aturan WTO. Mereka memperingatkan bahwa ancaman dan tindakan pembatasan perdagangan  akan mengganggu ekonomi global dan memperburuk kesenjangan ekonomi yang ada.

Trump mungkin terprovokasi oleh pernyataan bersama para pemimpin BRICS yang secara samar-samar menyindir kebijakan tarifnya, kata Stephen Olson, mantan negosiator perdagangan AS dan peneliti senior tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Dengan kebijakan ‘Anti-Amerika’, Trump mungkin merujuk pada "keinginan yang diungkapkan oleh anggota BRICS untuk bergerak melampaui tatanan dunia yang dipimpin AS dalam keuangan dan tata kelola global," kata Olson, seraya menambahkan bahwa bagaimana penyelarasan itu akan dinilai adalah "tebakan siapa pun."

Negara tuan rumah BRICS tahun ini, Brasil, tidak menanggapi permintaan komentar CNBC.

Indonesia Kena Imbasnya?

Kelompok negara-negara berkembang BRICS juga menawarkan dukungan simbolis kepada sesama anggota, Iran, dengan mengecam serangkaian serangan militer terhadap negara tersebut, tanpa menyebut Israel atau AS yang melakukan operasi militer tersebut.

Blok tersebut meliputi Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran. Kelompok tersebut menggambarkan dirinya sebagai "forum koordinasi politik dan diplomatik bagi negara-negara dari belahan bumi selatan dan untuk koordinasi di berbagai bidang yang paling beragam."