Diminta Irit Anggaran, Ini Strategi Kemenlu

Kamis, 20 November 2014 - 07:40 WIB

Oleh :

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di acara serah terima jabatan

Sumber :

Direktorat Info Media Kemenlu RI

VIVAnews - Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, menyebut bahwa jauh sebelum adanya permintaan Presiden Joko Widodo untuk menggunakan anggaran secara efisien, institusi tempatnya bekerja sudah melakukan hal itu sejak lama.

Sutradara Joko Anwar dan Yeon Sang-ho Bahas Soal Kisah-kisah Asia dalam Film Terbaru di Netflix

Tene mengatakan, semua kegiatan Kemenlu selama beberapa tahun terakhir, kerap diadakan di lingkungan institusi itu sendiri.

Ditegaskan Tene, yang ditemui di Gedung Kemenlu, Jakarta Pusat, Kemenlu, telah menggunakan anggaran secara efektif dan efisien.

"Lagipula, anggaran di Kemenlu dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan jumlahnya. Namun, walau berbekal anggaran yang relatif kecil, Kemenlu tetap masih bisa melakukan fungsi-fungsi diplomasi demi kepentingan yang efektif dan efisien," kata dia.

Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pada September lalu, mantan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, menyebut pada tahun ini anggaran Kemenlu sebesar Rp4,8 triliun. Angka itu, jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp5,8 triliun.

Kendati anggaran dikurangi, Marty mengungkap kinerja Kemenlu tetap prima. Kala itu, dia menyebut Kemenlu telah melakukan pencapaian dengan berhasil membuka hubungan diplomatik ke beberapa negara. Jumlahnya naik secara signifikan.

Di 2009 lalu, Indonesia memiliki 169 hubungan diplomatik. Namun, kini menjadi 185 buah. Di antaranya terdapat Barbados, Belize, Afrika Tengah, Sudan Selatan, dan Malawi.

Efisiensi anggaran ini terkait dengan kebijakan baru Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi yang mengungkap tengah menyiapkan draf aturan mengenai larangan kegiatan pemerintahan digelar di luar fasilitas kementerian, atau lembaga. Salah satunya, akan direalisasikan dengan menerapkan larangan para pejabat menggelar berbagai rapat di hotel-hotel.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, bahkan meminta seluruh karyawan Kemendagri untuk memaksimalkan fungsi ruang rapat di institusinya, termasuk rapat bersama para kepala daerah. Dia melarang karyawannya mengadakan rapat di hotel.

Namun, kebijakan baru pemerintahan Jokowi-JK itu mendapat kecaman dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat (PHRI Jabar), karena dianggap dapat mematikan bisnis perhotelan dan berdampak ke sektor lain. (asp)