Tempatkan Kepala Dinas Tak Sesuai dengan Bidangnya, Anies Dikritik

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cipinang Melayu, Jakarta Timur.
Sumber :
  • Facebook Anies Baswedan

VIVA –  Gubernur DKI Anies Baswedan mendapat kritik karena sering mengubah sistem Kepala Dinas. Anggota DPRD DKI Jakarta Hasibillah Ilyas mengatakan, hal itu mempersulit penyerapan karena status mereka adalah para pelaksana tugas.

"Tidak gampamg mengubah sistem itu, Kepala Dinas ini tidak berani untuk penyerapan cepat atau apa, karena status mereka Plt. Itu yang menjadi kendalanya," ucap Hasiballah Ilyas saat dihubungi oleh VIVA via telepon, Senin, 12 November 2018. 

Selain itu, Ilyas yang juga Ketua Fraksi PKB di DPRD DKI, memberikan contoh saat musim penghujan pihak Pemprov masih belum melakukan antisipasi banjir. Melambatnya tatanan kerja pada level Kepala Dinas membuat Kepala Bidang  tidak bisa bekerja dengan maksimal. 

"Lambatnya di tatanan bawah ya, bukan di tatanan Kepala Dinas sebenarnya. Tatanan bawah ini setelah Kepala Dinas, kan Kepala Bidangnya itu bekerjanya tidak maksimal, seperti misal di Tata Air, itu Kabidnya tidak maksimal kerjanya, jadi sekarang sudah ada banjir," ujarnya menambahkan.

Ilyas menilai faktor-faktor yang membuat pekerjaan di Pemprov DKI tidak maksimal karena penempatan Kepala Dinas yang tidak sesuai dengan bidangnya. Ia  menilai banyak Kadis yang tidak mengerti permasalahan yang ada di DKI. 

"Bukan karena gubernur bagus meletakkan yang Plt hari ini. Meletakkan di tatanan Kepala Dinas itu bagus, tapi ditatanan lapis kedua Kepala Dinas yang teknis itu tidak bukan pada tempatnya. Mereka bukan orang teknis yang benar-benar mengerti, tidak mungkin Kepala Dinas mampu menyelesaikan semua tanpa dibantu oleh lapis kedua Kepala Dinas itu sendiri. Kendala di DKI, fraksi PKB cermati seperti itu," ujar Ilyas.