Anies Lega Penetapan APBD 2019 Tepat Waktu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama pimpinan DPRD DKI
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Adinda Purnama Rachmani

VIVA – Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

Anies mengapresiasi kinerja DPRD DKI Jakarta, atas penetapan APBD 2019 yang sesuai jadwal. Dengan ketepatan waktu ini, Anies yakin, dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dari aspek penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya, serta melanjutkan berbagai program strategis pembangunan dengan lebih efektif dan efisien.

"Alhamdulillah lega, satu fase sudah selesai, fase perencanaan sudah tuntas, sekarang mulai fase untuk pelaksanaan. Karena itu, sesudah diputuskan tadi tentu akan ada proses administratif dengan Kementerian Dalam Negeri," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 30 November 2018. 

Secara prinsip, menurut Anies, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang anggarannya sudah ditetapkan, bisa mulai proses tender lebih awal. "Terima kasih pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja untuk me-review secara lengkap rencana kerja tahun depan," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 30 November 2018. 

Anies berharap program-program di tahun depan bisa selesai tepat waktu sesuai yang telah direncanakan. Ia menegaskan, pemanfaatan anggaran yang tertuang dalam APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp89,08 triliun akan digunakan untuk warga Jakarta. 

Pemanfaatan dari anggaran tersebut, di antaranya untuk belanja daerah. Salah satu yang disoroti adalah mekanisme pendataan KJP Plus. "Mulai tahun 2019, pendataan KJP Plus akan dilakukan oleh UPT yang menangani pendataan masyarakat miskin di DKI Jakarta," tutur Anies.

Besaran APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 ini meningkat sebesar 7 persen dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp83,26 triliun.