Macet Jakarta, DKI Salahkan Pusat

VIVAnews - Keseriusan pemerintah pusat untuk membantu penataan ibukota dan mengatasi kemacetan dan infrastruktur dipertanyakan Pemerintah DKI.  Begitu banyak rancangan peraturan pemerintah seperti jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang tak kunjung selesai.

"Harusnya pemerintah pusat tidak hanya mengkritik terus. Harusnya membantu, Lihat saja RPP ERP," kata Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan kepada VIVAnews.com.

Azas Tigor  menilai pemerintah pusat seharusnya introspeksi diri daripada mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. 
Menurut Tigor, RPP ERP ini menjadi salah satu jalan untuk bisa melanggengkan pembangunan dan perbaikan di DKI Jakarta.

Contoh lainnya, Peraturan Presiden nomor 103 tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Pembangunan Proyek Monorel Jakarta, yang hingga kini belum direalisasikan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dalam proyek pengerukan 13 sungai belum terlaksana. "Implementasi Perpres nomor 54 tahun 2008 tentang kerjasama penanganan tata ruang Jabodetabekpunjur juga belum jelas," kata Tigor.

Sebelumnya dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Gubernur seluruh Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluhkan pembangunan infrastruktur transportasi di DKI Jakarta yang berjalan lamban.  "Saya kenyang dengan banyak sekali komitmen, misalnya membangun infrastruktur transportasi di DKI  Jakarta, semuanya pepesan kosong, tidak jalan. Barangkali di daerah juga begitu," kata SBY.