Monitor e-KTP, DPR Perlu Lakukan Sidak

VIVAnews - Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo menyatakan DPR membutuhkan sebuah tim untuk melakukan sidak terkait pelaksanaan proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Hal itu dilakukan agar DPR mengetahui perkembangan proyek tersebut di lapangan secara nyata.

"Beberapa teman bicara panja, tapi menurut saya inikan mulai lagi distribusi. Jadi diperlukan tim ke daerah ambil sampel sidak, terus sampai mana, catat. Periodesasi tertentu datang lagi, catat lagi, dan ketiga datangi lagi. Baru ambil kesimpulan, terlalu dini kalau sekarang," katanya saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 13 September 2011.

Ganjar mengakui, DPR khususnya Komisi II sudah berkali-kali melakukan pengawasan. Selain itu, mereka juga telah memberikan deadline pada pemerintah untuk merampungkan pelaksanaan e-KTP itu.

"Ada 2012. Evaluasinya gampang, jangan menunggu 2012. Pada tahapan sampai 2012 kan sudah ada jadwalnya. Nah, kita ambil tahapan-tahapan ini, sampai di sini 197 kabupaten sudah harus selesai 2011," ujarnya.

Ganjar menuturkan, tidak perlu semua daerah di Indonesia didatangi. Cukup dengan mengambil sampel di tiga daerah kategori, yaitu daerah modern, sedang dan tertinggal. "Mau pakai apa lagi, dari pada pakai data nggak karu-karuan," terangnya.

Terkait dengan nilai proyek itu, Ganjar mengatakan tidak perlu ada penambahan lagi setelah dana Rp5,8 triliun terpakai. Menurutnya, tidak ada urgensi jika pemerintah meminta lagi.

"Jika pemerintah tidak memenuhi target, dapat melanggar undang-undang. Mari kita buat kalkulasi politik. Kalau sudah melanggar undang-undang, marilah, kita kan punya hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Itu politik, dan kita tidak bisa sekedar cuap-cuap," ujarnya.

Lantas, jika gagal, apakah proyek itu akan diberhentikan sebelum 2012? "Ya tergantung yang kita temui. Kalau kita temui ngeri amat, ya bisa bicara. Maka mulai dari awal ini ya, early warning kita lah pada mereka," tuturnya.