Ahok: Saya Tidak Pernah Bilang Warga Pluit Komunis

VIVAnews - Wakil Gubernur DKI, Jakarta, Basuki T Purnama, membantah telah menyebut warga setempat yang menentang penggusuran di Waduk Pluit komunis. Kepada para jurnalis di Balai Kota hari ini, dia menduga ada salah persepsi terhadap informasi yang beredar.

"Aku tidak pernah bilang warga Pluit komunis. Ini salah persepsi. Ini ada yang plintir," kata Ahok, panggilan akrab Wagub Basuki.

Ahok menjelaskan bahwa pernyataan itu sebagai perumpamaan pada kelompok LSM di Pluit yang memanfaatkan warga. "Saya hanya bilang, LSM ngotot minta bagi lahan padahal tanah milik negara. Itu seperti cara komunis," ucapnya.

Menurut dia, cara-cara komunis itu dapat dilihat dari bagaimana kelompok LSM dan tuan tanah merebut tanah milik negara, kemudian membagikannya lagi kepada rakyat. "Sistem di kita bukan komunis, tidak bisa hal seperti itu dilakukan."

Dia menilai bahwa tanah negara tetaplah milik negara. Itu yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Karena itu, Pemprov DKI melakukan pembongkaran Waduk Pluit sebagai bagian dari reklamasi.

Waduk Pluit disiapkan untuk mengantisipasi banjir Jakarta yang selalu datang bersamaan dengan hujan yang deras. Ahok mengatakan normalisasi Waduk Pluit dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas.

"Pemerintah membeli tanah untuk membangun rusun di dekat Pluit seluas 2,3 hektare untuk membangun rusunawa sebagai kompensasi bagi masyarakat yang tergusur," katanya.

Sebenarnya, kata dia, tidak ada aturan yang menyatakan masyarakat mendapatkan kompensasi berupa uang bila terusir dari tanah negara. Kompensasi hanya diberikan bila proyek pemerintah masuk ke tanah pribadi. Sementara sebagian masyarakt Pluit tidak memiliki dokumen kepemilikan atas tanah. "Sebagai tanggung jawab terhadap warga, Pemprov DKI merelokasi mereka ke rusunawa," ujar Ahok. (ren)