Ahok Rancang Program Satu Hari PNS Naik Angkot
- ANTARA/ Puspa Perwitasari
VIVAnews - Demi mengatasi kemacetan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha menempuh cara. Salah satunya adalah menambah panjang dan lebar jalan. Penambahan itu penting sebab jalan yang ada tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah kendaraan.
Selain itu, Pemda juga berkomitmen memperbaiki angkutan massal, agar publik merasa nyaman dan merasa lebih efisien memilih transportasi jenis ini. Perbaikan sudah dilakukan. Beberapa angkutan umum seperti Kopaja yang pakai AC sudah tersedia.
Demi kampanye menumpang angkutan umum ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama akan menjalankan program agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) naik kendaraan umum satu hari dalam seminggu.
"Kalo sehari PNS tidak bawa kendaraan pribadi, kemacetan pasti berkurang. Kami lagi siapkan programnya," kata Ahok, Senin 25 November 2013 di Balaikota Jakarta.
Program ini, kata Ahok, rencananya akan diuji coba untuk karyawan Pemprov DKI Jakarta. Ini hanya bagian awal dari sosialisasi program, yang nantinya akan diberlakukan secara menyeluruh.
Ahok belum bisa pastikan kapan program ini bisa direalisasikan. "Kami masih menunggu bus baru dulu. Nanti setelah datang baru bisa ditentukan. Yang sekarang jumlahnya masih kurang. Paling cepat tahun depan," katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan program lain yang disiapkan untuk mengurangi kemacetan adalah bus khusus untuk PNS. Dengan penggunaan bus angkutan khusus ini, waktu kerja PNS akan lebih produktif.
"Bus ini nantinya akan lewat jalur Transjakarta. Jadi mereka juga akan lebih cepat sampai kantor. Tidak perlu kena macet lama-lama," katanya.
Dari data badan kepegawaian daerah, total jumlah PNS DKI Jakarta saat ini sebanyak 75.643 orang, sebagian besar mereka menggunakan kendaraan pribadi saat bekerja.
Sebelumnya Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mencatat, kerugian akibat kemacetan Jakarta mencapai Rp12,8 triliun per tahun. Jumlah itu dari penambahan biaya operasional kendaraan, biaya kesehatan akibat polusi dan depresi, serta penurunan produktivitas.