Polda Jatim Waswas Mulai Ramai Kampanye Ganti Presiden di Media Sosial

VIVA – Kepolisian Daerah Jawa Timur menyiapkan kira-kira 2,4 juta netizen untuk menangkal ujaran kebencian dalam menghadapi Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019. Para pengguna internet itu dibina secara berkelanjutan dan tersebar di seluruh Jatim.

Disadari bahwa pesta demokrasi kali ini memberi pintu lebar bagi oknum atau kelompok tak bertanggung jawab untuk menyebarluaskan ujaran kebencian dan informasi palsu melalui media sosial. Dukung-mendukung, like and dislike, dan kepentingan ekonomi, jadi pendorong. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa tahun lalu bisa jadi contoh.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera, mengatakan bahwa lembaganya sejak awal sudah berupaya keras menghalau ujaran kebencian dan informasi palsu. Komunitas netizen segera dirangkul dan diajak serta dibina untuk ikut berperan menangkal kejahatan siber itu.

Barung menjelaskan, ada sekira 2,4 juta netizen tersebar di Jatim yang dirangkul Polda dan jajaran. Mereka diberi bekal pemahaman tentang bahaya ujaran kebencian dan informasi palsu. "Simpul-simpul netizen kita rangkul untuk ikut serta melawan hatespeech dan hoax," katanya kepada VIVA di Surabaya pada Kamis, 16 Agustus 2018.

Pembinaan terhadap netizen, kata Barung, sudah berjalan lama dan berkelanjutan. Dengan cara itu, dia mengklaim Polda berhasil meminimalisasi sebaran ujaran kebencian dan informasi palsu di Jatim. "Buktinya pada pilkada serentak kemarin, Jawa Timur dari sisi jumlah penduduknya mestinya rangking satu (sebaran ujaran kebencian), tapi kenyataannya rangking 14," ujarnya.

Pengalaman pada pilkada serentak, kata Barung, menjadi modal bagi Polda Jatim dalam menghadapi Pilpres dan Pileg mendatang. "Modal dalam rangka menggerakkan hal-hal yang berkaitan dengan (ujaran kebencian terkait Pemilu 2019), karena ini sudah mulai. Contoh, sudah ramai tagar agar ganti presiden," katanya.