Elemen Muda Aksi 411 dan 212 Sikapi Ijtima Ulama II

VIVA – Jelang Pemilihan Presiden 2019, berbagai isu mulai mencuat. Beberapa tokoh agama dianggap berperan dalam proses ini. Minggu lalu, 16 September 2018, pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, menandatangani pakta Integritas lewat Ijtima Ulama II dan Tokoh Nasional.

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak mengatakan, salah satu alasan mendukung Prabowo, karena Ketua Umum Partai Gerindra itu berjanji tidak akan mendiskriminasi ulama.

Selain itu, karena Pemerintahan Joko Widodo juga dinilai kerap mendiskriminasi ulama. Karenanya, Prabowo dinilai tepat menjalankan mandat umat.

Hal ini mendapat respons dari Elemen Muda 212. Niat ulama untuk membawa nama 212 pada ranah politik dinilai tidak dapat dibenarkan. Menurut salah satu perwakilan Elemen Muda 212 yang merupakan Ketua Umum PP GPII periode 2013-2017, Karman BM, tidak ada hubungannya antara kinerja Jokowi dengan agama yang dibawa ke ranah politik.

"Kami dari elemen muda 212, tidak sedang membahas kinerja Presiden Jokowi. Kami hanya tidak ingin gerakan 212 ini dibawa ke urusan politik praktis," kata Karman, saat konferensi pers di daerah Matraman, Jakarta Timur, Kamis 20 September 2018.

Bagi Karman, dalam proses menuju pemilu 2019, jangan sampai pendukung salah satu paslon terjebak isu SARA. Ini guna menciptakan kondisi yang sejuk, aman, dan damai.

Pernyataan sikap Elemen Muda 212

Elemen Muda Gerakan 212, meminta jangan dikaitkan antara agama dengan politik praktis. Sejatinya, gerakan 411 dan 212 lahir, karena kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Namun, kini makna gerakan atau nama 212 sudah disalahartikan. Dibawa ke arah politik praktis dengan mendukung salah satu pasangan calon. Perwakilan dari  Elemen Muda 212, Beni Pramula mengatakan, pihaknya tidak setuju jika ada yang mengatasnamakan 212 untuk kepentingan politik.

Berikut pernyataan sikap Elemen Muda 212:

1. Kami adalah kelompok pemuda dan mahasiswa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan 411 dan 212.

2. Gerakan aksi 411 dan 212 adalah perjuangan untuk membela akidah dan menegakkan keadilan, sehingga sudah seharusnya berakhir pascakeadilan ditegakkan dengan dihukumnya Basuki Tjahaja Purnama sebagai pelaku penista agama tersebut. Oleh karenanya, tidak diperlukan lagi adanya pembentukan perkumpulan-perkumpulan alumni 212.

3. Tidak ada segolongan orang sekelompok masyarakat atau pihak-pihak manapun yang berhak untuk mengklaim, mengatasnamakan atau merepresentasikan dari seluruh peserta 411 dan 212.

4. Jika ada bagian atau pihak-pihak yang menjadi bagian dari peserta aksi 411 dan 212 ingin berpartisipasi dalam proses pemilu 2019, diharapkan tidak mengaitkan 411 atau 212 dalam preferensi politiknya.

5. kami menghimbau kepada umat Islam pada umumnya dan peserta aksi 411 dan 212, pada khususnya dapat menggunakan hak pilihnya berdasarkan suara hati nurani masing-masing secara objektif dan rasional.

6. Mengajak seluruh peserta pemilu dan masyarakat Indonesia agar dapat menyongsong dan menjaga proses pemilu yang kondusif. Tidak menggunakan isu sara yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia agar menghasilkan pemilihan pemimpin dan wakil rakyat yang dapat membawa kemajuan bangsa dan mensejahterakan rakyat.

7. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk merawat demokrasi Indonesia yang aman dan damai.

Sementara itu, Ketua Umum PB HMI periode 2016-2018, Mulyadi P. Tamsir menambahkan, Elemen Muda 212 ini adalah bagian dari aksi atas kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Menurutnya, gerakan tersebut melibatkan banyak organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan sebagian besar adalah masyarakat yang tulus ikhlas hadir.

"Jadi, aksi 212 yang dihadiri kurang lebih tujuh juta umat Islam itu bukan semuanya digerakan oleh organisasi tertentu. Tetapi, lebih banyak karena panggilan hati nuraninya," katanya.

Selain Mulyadi dan Karman BM, Elemen Muda Aksi 411 dan 212 ini juga didukung aktivis muda lain seperti oleh Benni Bramula (Ketua DPP IMM periode 2014 - 2016), Munawar Khalil (Ketua Umum PB PII periode 2015-2017), Jihadul Mubarok (Ketua Umum DPP IMM periode 2012-2014).

Kemudian, Ahmad Nawawi (Ketua Umum DPP GEMA Mathla'ul Anwar periode 2015-2020), Aminullah Siagian (Ketua Umum HIMMAH Al Wasliyah periode 2016- 2019), dan Nurrahman Ridwan (Aktivis Hima Persis).