Pansel Ingin Perempuan Kembali Terpilih Jadi Pimpinan KPK

VIVA - Ketua Pansel Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Yenti Garnasih berharap lembaga antirasuah itu miliki wakil dari kalangan perempuan di jilid V. Seperti periode saat ini ada Purnawirawan Irjen Polisi Basaria Panjaitan yang jadi salah satu pimpinan KPK.

"Harapan sebagai perempuan pasti berharap, sangat berharap ada bisa terpilih," kata Yenti saat hadir diskusi bertajuk 'Pertimbangan Keseimbangan Gender Dalam Proses Pemilihan Capim KPK' di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 29 Juli 2019.

Dijelaskan Yenti, saat seleksi awal capim KPK, setidaknya ada sekitar 21 pendaftar perempuan dari total 376 orang pendaftar. Namun setelah dua proses seleksi, dari total 104 yang lolos, tinggal enam orang yang perempuan.

"Posisi saat ini adalah perempuan 6, pria 98 posisi yang ikut tes kemarin jadi jumlahnya 104," kata Yenti.

Yenti berharap nantinya jika ada perempuan yang terpilih menjadi pimpinan KPK, maka dia harus memenuhi seluruh kriteria. Bukan dipaksakan dengan dalih komposisi. Menurutnya, perempuan harus bisa duduk setara dengan laki-laki, dalam hal ini sebagai pimpinan KPK.

"Tak diistimewakan, tapi memang dia sangat bisa setara, itu posisi saya pribadi. Tapi harapan saya sebagai wanita tentu saya berharap juga bahwa ada perempuan," kata Yenti.

Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang itu menilai perempuan yang terpilih menjadi pimpinan KPK, haruslah perempuan yang kuat, bukan dikuatkan. Karena itu, harus memenuhi seluruh kriteria yang ada dalam tahapan seleksi capim KPK.

"Harus dipilih karena memang kuat, bukan kita kuatkan, jadi kita berharap semoga ada kali ini, tapi tidak terlepas dari ada beberapa proses yant akan kita lakukan proses tahapan seleksi," kata Yenti.

Diketahui, sebanyak 104 capim KPK telah mengikuti tes psikologi pada Minggu kemarin. Dalam tes psikologi ini antara lain mencakup tes kejiwaan dan tes kepribadian.

Yenti mengatakan pihaknya tak mematok target untuk jumlah peserta yang lolos dan tes psikologi kali ini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta, menyebut selalu ada tempat bagi perempuan dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Perempuan itu bahkan mendefinisikan korupsi secara lebih luas, mereka tidak hanya mempelajari soal adanya permintaan atau pemberian uang. Tetapi perempuan memandang lebih luas lagi dengan melihat soal adanya pembatasan akses publik, misal yang membatasi mereka dan anak mereka atau keluarga mereka dari kemudahan akses publik," kata Sukma.

Menurut Suma, rekam jejak calon juga penting dan tak boleh dilewatkan pansel. Dalam rekam jejak itu, lanjut Sukma, bisa tergambar dengan jelas ihwal bagaimana latar belakang calon jauh sebelum mendaftarkan diri sebagai capim KPK.

"Yang paling penting di antara semua tahapan seleksi, penelusuran track record seseorang karena cerita itu panjang, di situ akan menunjukkan siapa calon ini," ujar Sukma. (ase)