Mabes Polri Siap Pindah ke Kaltim

VIVA – Pihak Mabes Polri mengaku sudah melakukan persiapan terkait pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Mabes Polri akan melakukan rapat, satuan kerja (satker) mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu pindah ke Kaltim. "Kami sudah melakukan rapat untuk persiapan pemindahan, apa satuan-satuan kerja mana yang akan bergeser dan mana yang akan tetap di sini," kata Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Agustus 2019.

Ari Dono menuturkan, pusat kegiatan administrasi dari kepolisian, khususnya tentang strategis dari kebijakan dipastikan bergeser ke Kaltim, termasuk Mabes Polri. Namun, untuk pelayanan tetap sama yang berada di wilayah polda.

"Untuk pelayanan kan tetap sama seperti polda. Hanya pusat Mabes Polrinya saja kita pindah," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia. Langkah tersebut dilakukan Presiden guna mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia.

Menurut Jokowi, penunjukan Kalimantan Timur karena wilayah ini memiliki risiko bencana yang minimal, baik itu bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, dan tanah longsor.

Selain itu, penunjukan Kalimantan Timur karena lokasinya sangat strategis di tengah-tengah Indonesia dan di tengah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Samarinda dan Balikpapan.

"Di wilayah itu juga sudah ada infrastruktur yang relatif lengkap dan sudah tersedia lahan milik pemerintah seluas 180 ribu hektare," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin, 26 Agustus 2019.

Jokowi menuturkan, langkah pemindahan ibu kota bukan satu-satunya upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan. Sebab, pemerintah juga akan tetap membuat wilayah industrialisasi baru di sejumlah wilayah.

Sementara itu, untuk Jakarta, Jokowi memastikan akan tetap menjadi prioritas pembangunan pemerintah untuk dijadikan kota bisnis, keuangan, dan perdagangan nasional.

Adapun kebutuhan anggaran untuk pemindahan ibu kota baru, Jokowi mengungkapkan, dibutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun. Di mana 19 persen akan dianggarkan dari APBN dan sisanya swasta serta Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).