Persiapan Jelang Pilkada, Mendagri Minta Disiapkan Protokol Kesehatan

VIVA – Menjelang Pilkada Serentak 2020, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, melakukan evaluasi dan memonitor secara langsung persiapannya. Termasuk di Papua, mulai dari sosialisasi protokol kesehatan sampai dengan dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang harus segera dicairkan. 

Hal tersebut dibahas pada rapat koordinasi yang dilakukan di Swissbell Hotel Jayapura, Jumat, 10 Juli 2020. Mendagri menyampaikan, masyarakat Indonesia khususnya Papua sudah harus belajar beradaptasi dalam semua sektor kehidupan dengan situasi seperti ini. Jalan satu-satunya ialah dengan mematuhi protokol kesehatan.

“Nah, jangan kembali ke kehidupan baru tanpa sosialisasi, tanpa protokol,” kata Tito, Jumat 10 Juli 2020.

Selain kehidupan sosial, masyarakat juga perlu menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini juga menyerang keberlangsungan ekonomi dan sirkulasi dunia politik. Termasuk di Indonesia, yang pada 9 Desember 2020 ini dijadwalkan menggelar pilkada serentak di ratusan daerah, sehingga hal-hal yang perlu diperhatikan ialah menaati protokol kesehatan.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda di Papua Segera Cairkan Anggaran untuk Pilkada

Tito mengatakan, semua pihak mulai dari penyelenggara, pengawas bahkan pemilih, protokol itu harus diterapkan secara ketat pada saat proses pencoblosan nantinya.

“Wajib menyiapkan untuk mencuci tangan pada saat pemilihan nanti dengan menggunakan sabun. Ada tempat cuci tangan dengan sabun, yang lain menggunakan hand sanitizer. Wajib mengantongi hand sanitizer, pakai masker, penggunaan cuci tangan dengan sabun, alkohol, klorin,” terangnya.

Adapun aturan-aturan berkampanye untuk pilkada serentak di era new normal ini, sudah tidak boleh lagi kerumunan sosial. Kampanye juga hanya dimaksimalkan sebanyak 50 orang, dan tetap jaga jarak.

Selain itu, tidak diperbolehkan melakukan konvoi. Hal ini, menurut mendagri, akan mendorong gagasan baru dan ide-ide kreatif dari para calon maupun pendukungnya.

“Kerumunan sosial tidak boleh terjadi, kerumunan massa. Maka pada tahap-tahap seperti pendaftaran yang biasanya membawa ramai-ramai, rombongan konvoi, no. Tidak boleh ada konvoi pada saat pendaftaran. Dibatasi hanya pendaftar saja dan beberapa orang timnya terbatas sementara yang lain virtual,” ujar mantan kapolda Papua itu.

Mantan kapolri ini juga mengingatkan, anggaran-anggaran yang belum terselesaikan seperti dana NPHD, diharapkan agar segera dicairkan. Menurut catatan kemendagri, hingga saat ini NPHD yang sudah dicairkan oleh Papua sebesar Rp214,033 miliar dari Rp482,961 miliar.

Pengiriman dana dilakukan via transfer bank ke KPUD masing-masing kabupaten dengan total dana Rp31,455 miliar sesuai dengan jumlah yang diusulkan masing-masing KPUD.

“Saya minta semua untuk betul-betul segera dipenuhi secepat mungkin. Saya melihat bahwa hampir semua bisa memenuhi, Asmat bisa, Pegunungan Bintang, Waropen, Nabire dan Mamberamo Raya. Kalau dibayarkan transfer KPU dan Bawaslu pengamanan masih ruang fiskal gaji dibayarkan masih ada duit sisa di kasnya itu lumayan. Bahkan ini dibayar semua masih aman, Bovel Digul masih aman, Merauke masih aman,” tutur mantan kapolda Metro itu. (art)