Sandiaga dan Prabowo Bertemu Bahas Lapangan Kerja

Sandiaga Uno dan Prabowo bertemu
Sumber :
  • Istimewa/Sadat

VIVA – Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Senin 13 Juli 2020. Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang disampaikan oleh Sandi kepada Prabowo adalah mengenai ekonomi Indonesia yang dalam kondisi kurang baik.

Sandi mengatakan, saat ini lapangan pekerjaan dirasakan semakin sulit oleh masyarakat. Dua tokoh yang sempat berpasangan pada Pilpres 2019 itu juga membahas angka pemutusan hubungan kerja atau PHK yang sudah sangat tinggi dan tentunya kondisi ini memerlukan perhatian dari pemerintah.

"Saya memberikan masukan dari segi keadaan ekonomi terkini, yaitu di mana lapangan pekerjaan semakin sulit didapat. Banyak sekali yang di-PHK, angkanya sudah di atas 5 juta,” ujar Sandi kepada wartawan, Selasa 14 Juli 2020.

“Dari masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan dan ditambah dari sektor informal, kemungkinan penurunan penghasilan ini bisa dirasakan lebih dari 15 juta antara sektor formal dan informal," tutur Sandi.

Baca juga: Korban PHK dan Pelaku UKM Jadi Prioritas Penerima Kartu Prakerja

Sandi juga merasakan, adanya penurunan signifikan ini akibat dari melemahnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. Untuk itu, Sandiaga bersama Prabowo juga berdiskusi untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang terjadi saat ini.

"Saya juga berdiskusi dengan Pak Prabowo memberi masukan bahwa sekarang beban biaya hidup masyarakat sangat tinggi. Harga-harga bahan pokok terutama biaya hidup juga dirasakan sangat membebani, maka dari itu, ini perlu kita mendapatkan satu strategi yang khusus," kata Sandi.

Dalam kondisi seperti ini, Sandi menilai perlu bahu-membahu antara pemerintah dan juga dunia usaha untuk membuat ekonomi bangsa lebih baik lagi ke depannya. Masyarakat diharapkan ke depannya segera mendapatkan kemudahan mencari pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat yang sempat hilang segera kembali normal.

"Ini perlu menjadi perhatian dari semua pihak, baik pemerintah maupun juga dunia usaha dan masyarakat sendiri termasuk juga pemangku kepentingan lainnya," ujar Sandi. (art)