Bupati Lebak Minta Operasional KRL Disetop untuk Cegah Warga Mudik

VIVA – Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengaku telah mengirimkan surat kepada Satgas Penanganan COVID-19 dan Kementerian Perhubungan agar menghentikan sementara operasional kereta commiter line alias KRL dari Jakarta menuju Lebak, Banten, untuk mencegah warga mudik demi menekan penularan virus corona.

Kereta commuter line, katanya, menjadi sarana transportasi penghubung antara Jakarta dengan daerah-daerah di sekitar ibu kota, termasuk Lebak.

Tetapi, dia belum mengetahui kebijakan pemerintah terhadap kereta commuter line, sementara terminal-terminal bus diperintahkan ditutup untuk mencegah warga mudik dalam momen lebaran Idul Fitri.

“Berdasarkan SK menteri itu bahwa terminal dilakukan penutupan. Kereta api ini, entah ditutup atau dibatasi. Tapi surat sudah kami sampaikan untuk menindaklanjuti, untuk menutup akses terkait dengan pelaksanaan mudik 2021," kata Iti di Lebak, Minggu, Mei 2021.

Pemerintah Lebak telah mendirikan sejumlah pos pemeriksaan di beberapa daerah yang berbatasan dengan daerah sekitarnya seperti Bogor, Sukabumi, dan Kabupaten Tangerang guna mencegah warga luar masuk.

Demi mengantisipasi penularan akibat kerumunan saat salat berjemaah Idul Fitri, katanya, pemerintah menyosialisasikan berulang kali agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19, seperti menjaga jarak antarjemaah dan jumlahnya dibatasi hanya 50 persen. Namun pemerintah tidak memfasilitasi salat berjemaah Idul Fitri di Alun-alun sebagaimana setiap Lebaran.

Iti mengimbau masyarakat Lebak untuk salat Idul Fitri di rumah masing-masing, terutama jika desanya terkategori zona merah alias berbahaya penularan COVID-19.

Mubazir

Iti juga mengingatkan masyarakat luar Lebak agar untuk sementara waktu tidak berlibur ke daerahnya sekurang-sekurangnya selama momen Lebaran. Dia tak ingin Lebak yang kini telah berstatus zona kuning tiba-tiba berubah menjadi zona merah karena terjadi lonjakan kasus penularan corona.

Lebak kaya akan destinasi wisata alam seperti Pantai Sawarna, Pantai Bagedur, pemandian alam Cipanas, hingga desa Suku Baduy yang selalu ramai wisatawan sebelum pandemi COVID-19.

Meski akan membuka objek wisata secara bertahap dan menyiagakan alat deteksi COVID-19, Genose, dia tak ingin wisatawan membludak. Maka posko-posko penjagaan disiagakan penuh untuk memastikan dan penerapan protokol kesehatan.

Meski begitu, dia menyadari bahwa penerapan protokol kesehatan bergantung sepenuhnya pada kesadaran masyarakat. "Percuma jika ada tim patroli, tim penjaga, ada kebijakan, kalau masyarakatnya tidak disiplin—kan percuma. Jadi mubazir uang negara kalau masyarakatnya tidak disiplin," ujarnya.

Iti juga menugaskan posko PPKM tingkat desa, terutama yang memiliki lokasi wisata, untuk berperan aktif menjaga daerahnya dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Destinasi wisata harus bisa menerapkan prprotokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan dan mengingatkan wisatawan lokal untuk menjaga jarak. Dengan begitu perekonomian sektor wisata bisa bergerak namun penularan virus corona bisa dicegah.