Ketua KPK Ancam Koruptor Hak Petani: Akan Kami Pilih Opsi Terberat

VIVA Politik – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengultimatum seluruh pejabat untuk tidak melakukan tindakan koruptif terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan petani. Pejabat yang berani melakukan korupsi terkait program petani, tegas Firli, pihaknya bakal sangag tegat menindaknya.

"Jika memiliki cukup alat bukti kuat, akan kami pilih opsi terberat bagi siapapun tersangka korupsi program kesejahteraan petani, yakni hukuman penjara paling lama dengan pengembalian uang negara berikut denda, atau KPK miskinkan para koruptor melalui pasal tindak pidana pencucian uang," kata Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Minggu, 25 September 2022.

Firli mengatakan bakal memproses hukum pejabat yang berani mengambil hak petani di Indonesia dengan pasal yang diperberat. Salah satu pemberatan pasal dengan pengusutan pencucian uang. Pejabat yang korupsi program petani dipastikan bakal dibikin miskin oleh KPK.

"Saya pastikan akan kami kejar, tangkap dan jerat siapapun yang berani mengusik apalagi memakan anggaran negara dari program-program kesejahteraan petani, dengan pasal tindak pidana korupsi yang paling berat hukumannya," kata Firli.

Petani memiliki andil besar dalam memajukan Indonesia, katanya, salah satunya menyeimbangkan kestabilan pangan di Tanah Air. Dia mengaku mengetahui dengan sungguh-sungguh kerja keras dan pengorbanan par petani.

Kontribusi petani juga dipastikan sangat besar selama pandemi COVID-19 ada di Indonesia. Para petani tetap bekerja agar stok pangan di Indonesia tidak kekurangan saat masa sulit selama pandemi.

Atas dasar itu, Firli tidak mau hak petani diambil oleh koruptor. Dia berharap pejabat terus memikirkan kesejahteraan petani, bukan mencoba mencuri hak mereka. "Melihat andil, kontribusi dan peran nyata para petani terhadap negara selama ini, saya memiliki pandangan, pahlawan pangan kita ini tidak boleh sedikit pun dikecewakan, dimain-mainkan apalagi di rampok hajat hidupnya," kata Firli.

Firli meminta pernyataannya tidak dianggap remeh. Ia menegaskan pejabat yang berani mencuri hak petani bakal diproses hukum dengan pasal yang paling berat oleh KPK.

"Saya ingatkan dan peringatkan kepada siapa pun, khususnya aparatur pemerintah termasuk pejabat terkait yang mengurusi hajat hidup para petani, untuk tidak coba-coba apalagi berani main-main dengan hak para pahlawan pangan ini, yang diberikan negara melalui program-program kesejahteraan petani yang telah dicanangkan oleh pemerintah," ujarnya.