Usut Bentrok, Polri Tak Sentuh Ormas Tertentu
- dok. Ahmadiyah
VIVAnews - Mabes Polri belum menemukan indikasi keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam beberapa kerusuhan yang terjadi di tanah air. Sejauh ini, Polri melihat tindakan anarkis itu hanya dilakukan oleh perseorangan yang tidak mengatasnamakan organisasi tertentu.
"Itu perilaku personal yang secara hukum telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana," kata Asisten Operasi Kapolri, Irjen Pol Sunarko, di Jakarta, Rabu 16 Februari 2011.
Sunarko meminta masyarakat tidak buru-buru menggeneralisasi bahwa kerusuhan yang berbau suku, agama, dan ras (SARA) yang terjadi belakangan itu dilakukan oleh ormas tertentu. "Jangan terlalu dini, selama proses masih berlangsung jangan terburu mengambil kesimpulan," kata dia.
Jadi, lanjut dia, dalam penyidikan untuk mengusut kerusuhan di beberapa tempat itu, polisi tidak menyentuh organisasi tertentu. "Yang disentuh itu perilaku personal, tidak digeneralisir itu perilaku organisasi," kata dia.
Bukankah dalam kerusuhan itu orang-orang yang terlibat melakukan penyerangan bersama-sama dan menggunakan atribut tertentu? "Tapi si a, b, c, dan d itu kan personal. Kalau pemeriksaan itu sudah utuh, Polri nanti akan menyampaikan," kata dia.
Sejak awal Februari lalu, setidaknya ada tiga kerusuhan yang terjadi di sejumlah tempat. Partama, penyerangan warga Ahmadiyah, Minggu 6 Februari 2011 di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Dalam insiden ini, tiga orang tewas mengenaskan.
Kedua, massa merusak fasilitas umum, termasuk tiga gereja di Temanggung, Jawa Tengah. Tak ada korban dalam kejadian ini.
Ketiga, penyerangan terhadap sebuah pondok pesantren di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa 15 Februari 2011. Namun, insiden ini dinilai sebagai tawuran biasa dan tidak berbau isu agama.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan aparat penegak hukum untuk tidak segan-segan membubarkan organisasi masyarakat yang melanggar hukum. Pernyataan Presiden tersebut menyusul insiden penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang Banten.
Namun, Lily Wahid, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, menilai ide pembubaran organisasi massa yang melakukan tindakan anarkis tidak tepat. "Saya takutnya ini [usul pembubaran] jadi opera sabun."