MK: Aneh, Kerja DPR Lebih Cepat dari Polisi

VIVAnews - Mahkamah Konstitusi belum mendapat kabar rencana rekonstruksi kasus surat palsu MK Mabes Polri yang akan dilakukan pekan ini. Bagi MK, yang paling penting adalah pengembangan penyidikan dan tidak hanya menarget pegawai MK.

"Belum, silakan saja kalau mau, yang penting sesuai prosedur," kata Juru Bicara MK Akil Mochtar kepada VIVAnews.com, Senin, 25 Juli 2011.

Akil berharap kepolisian bertindak cepat dalam kasus ini, sehingga tidak muncul kekecewaan masyarakat dan menuduh penyidik melokalisir kasus ini hanya pada Masyhuri Hasan dan pegawai MK. Sementara 'pemain besarnya' bebas berkeliaran karena mempunyai backing politik dan kekuasaan.

"Yang penting cepat mengembangkan penyidikan, tidak hanya berputar-putar di pegawai MK atau mantan pegawai MK. Lalu kapan intelektual dader (pelaku intelektual) dan mereka yang menyuruh dan menggunakan surat palsu itu jadi tersangka," kata Akil.

Menurut Akil, jika hal itu yang terjadi, maka akan terjadi kesalahan berulang. Bahwa hukum hanya untuk mereka yang tidak punya kekuatan apa-apa, baik politik maupun kekuasaan.

Akil juga mengkritik kinerja kepolisian. Ada yang sedikit aneh, karena Panitia Kerja Mafia Pemilu di DPR bisa lebih cepat mengusut kasus ini daripada pihak kepolisian. "Panja saja bisa lebih cepat, aneh. Sudah hampir 2 tahun sejak dilaporkan (ke polisi)," sesalnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengatakan penyidik Direktorat Kriminal Umum Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri akan melakukan rekonstruksi. Menanggapi hal itu, Akil mengaku heran karena biasanya rekonstruksi dilakukan untuk kasus pembunuhan.

Polri juga akan mengonfrontir beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus surat palsu itu. Namun Anton enggan mengungkapkan siapa saja yang akan dipanggil. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 27 saksi untuk melengkapi berkas perkara itu. (sj)