ARB: Tak Ada Alasan Polisi Larang Munas Golkar di Bali
Selasa, 25 November 2014 - 23:49 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB), enggan merespon saran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, yang meminta Partai Golkar agar tidak menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Bali.
Sebab, kata ARB, tidak ada kebijakan yang mengatur partai politik harus meminta izin kepada pihak berwajib untuk melaksanakan Munas.
Baca Juga :
Sebab, kata ARB, tidak ada kebijakan yang mengatur partai politik harus meminta izin kepada pihak berwajib untuk melaksanakan Munas.
"Dalam Undang Undang tidak diperlukan izin bagi partai politik untuk Munas. Yang ada hanya pemberitahuan, apakah ditolak atau tidak pemberitahuan itu," kata ARB, dalam konferensi pers di Tower Bakrie di Epicentrum-Kuningan, Jakarta, Selasa 25 November 2014.
Terkait pernyataan anggota Golkar, Yoris Raweyai, yang mendesak Polri melarang Golkar menyelenggarakan Munas di Bali, ARB pun enggan menggubris. ARB mengaku, telah membicarakan hal itu dengan pihak kepolisian.
"Mudah-mudahan tidak ada alasan bagi Polri (melarang). Saya sudah berbicara dengan Kapolri, tidak ada alasan untuk melakukan satu pembatalan seperti yang disampaikan beliau itu (Yoris)," terangnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno, meminta DPP Partai Golkar agar tidak memaksakan diri menggelar Munas di Bali.
Menurutnya, bila Munas tetap dipaksakan dan menimbulkan kericuhan bisa mengancam industri pariwisata di Bali. Sebab, hingga saat ini situasi konflik internal Golkar belum usai.
"Kalau itu terjadi (ricuh), nama kita jadi buruk, untuk upgrade namanya itu sulit, Indonesia tidak aman. Apalagi di Bali tempat wisatawan," ujar Tedjo di kantornya.
Menurutnya, banyaknya kader yang akan menghadiri Munas dapat memicu potensi konflik lanjutan dan bisa memberi citra buruk bagi bangsa. Paling buruk, negara-negara asal wisatawan mancanegara bakal menetapkan '
travel warning
'.
"Berani memilih mana yang lebih penting untuk kepentingan bangsa dan negara. Harusnya begitu dong, kalau Golkar kan kapan saja bisa," ungkapnya. (one)