Keterlibatan BIN di Pilkada Tetap dalam Koordinasi Bawaslu

Ilustrasi/Penyelenggaraan pilkada serentak 2018
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id – Sejumlah persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 terus dilakukan. Terkait persiapan pilkada serentak, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru, Budi Gunawan melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantor Kemendagri, Kamis siang, 22 September 2016.

Diketahui, lembaga telik sandi negara itu telah membuat satgas khusus untuk mengawasi jalannya Pilkada serentak tahun 2017 mendatang. Namun demikian, Kepala BIN Budi Gunawan menegaskan, koordinasi utama pengawasan pelaksanaan pilkada serentak tetap berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Koordinasi tetap KPU dan Bawaslu, namun kita di bidang penegakan hukum ada GAKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum). Nah, kami tentu dari aspek peserta termasuk pengawasnya," kata Budi Gunawan di kantor Kemendagri.

Sebagai instansi yang turut mengawasi pelaksanaan pilkada serentak, BIN dituntut untuk bersikap netral. Budi Gunawan mengakui keterlibatan BIN dalam pengamanan pilkada di bawah koordinasi Bawaslu. "Masalah itu (netralitas) sudah ada instrumennya di Bawaslu," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, pertemuan Kepala BIN Budi Gunawan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo membahas beberapa isu terkait evaluasi dan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017, di 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten.

Pertemuan Budi Gunawan dengan Tjahjo tidak berlangsung lama. Mantan Wakapolri itu hanya berada selama satu jam di kantor Kemendagri. Menurut Budi Gunawan, kedatangannya ke Kemendagri dalam rangka koordinasi fungsi negara.

"Ada dua hal, pertama silaturahmi dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggara fungsi negara, karena di Kemendagri tidak ada unsur itu. Kedua yaitu tadi, untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2017," ujar Budi Gunawan.

Lewat pertemuan itu, Budi Gunawan berencana membentuk satgas untuk pengawasan pilkada serentak nanti. Hal tersebut ditujukan untuk meminimalisir dan memetakan ancaman yang berpotensi muncul saat pilkada.

"Kita akan bentuk satgas pemilukada dalam rangka untuk membantu kelancaraan penyelenggaraan pilkada serentak.”

(mus)