Reaksi Panglima TNI Saat Kepala Bakamla Disebut Atur Suap

VIVA.co.id – Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Arie Soedewo turut disebut dalam surat dakwaan kasus suap pengadaan proyek monitoring satellite di Bakamla. Namun sejauh ini, terkait terlibat atau tidaknya Arie, KPK belum dapat membuktikannya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku belum mengetahui hasil pemeriksaan dari KPK ataupun POM TNI. Namun ia mengatakan siapa pun prajurit TNI baik dari tingkat terendah harus patuh terhadap hukum.

"Sekarang begini, TNI panglima tertingginya adalah hukum, semua harus patuh dengan hukum," kata Gatot di Mako Paspampres, Jalan Tanah Abang II Jakarta Pusat. Selasa 14 Maret 2017

Gatot mengatakan, demi mengetahui sebuah fakta terkait hal tersebut pemeriksaan harus dilakukan. Seorang yang disinyalir terlibat suatu kasus juga menurutnya harus bersikap kooperatif.

"Semua prajurit TNI, termasuk saya. Kalau punya kesalahan harus diperiksa, harus dihukum, enggak ada pengecualian," ujarnya.

Dalam kasus ini, nama Kabakamla Arie Soedewo disebut ikut mengatur soal jatah pada kasus suap pengadaan monitoring satellite di Bakamla.

Arie disebut meminta Eko Susilo Hadi yang menduduki jabatan Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla menghubungi pemenang tender untuk meminta jatah 7,5 persen bagi Bakamla dari nilai proyek satelit monitor sebesar Rp222,4 miliar. Arie kemudian meminta agar fee sebesar 2 persen dibayarkan lebih dulu. (hd)