PDIP: Pak SBY Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan

VIVA –  Keluhan Ketum DPP Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono soal netralitas aparat keamanan dalam Pemilu ditanggapi keras oleh PDI Perjuangan.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan, Bambang DH mengatakan, keluhan SBY terkait netralitas aparat adalah cermin kepanikan.

Keprihatinan itu disampaikan SBY setelah pemerintah menunjuk Komjen Polisi M. Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat yang dilantik pada Senin 18 Juni 2018. SBY mengaku prihatin atas penunjukan Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat.

“Pak Jokowi tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan. Berbeda dengan yang sebelumnya. Siapa yang di belakang tim Alpha, Bravo dan Delta? Siapa yang menggunakan KPU yang seharusnya netral dan dijadikan pengurus partainya? Siapa yang memanipulasi IT sehingga Antasari di penjara? Siapa yang memanipulasi DPT sehingga kursi di Pacitan (daerah asal SBY) pada pemilu 2014 berkurang drastis dibanding 2009? Siapa yang menjadi pelopor penggunaan dana Bansos?” ujar Bambang, dalam siaran persnya, Rabu 20 Juni 2018.

Menurutnya, kecurangan justru berasal dari kubu SBY. Ia mencontohkan, klaim sepihak di Pilkada Jawa Timur yang menyebut Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program Cagub yang didukung Demokrat, Khofifah Indar Parawansa.

“Itu sama saja penggunaan dana rakyat untuk kepentingan pribadi. Banyak bukti di lapangan terkait penyalahgunaan PKH tersebut. Ini yang seharusnya dikritik Pak SBY,” ujar mantan Walikota Surabaya itu.

Atas dasar itu, ia meminta SBY untuk instrospeksi diri ketimbang rajin menyalahkan orang atau pihak lain, sementara kesalahan juga ada pada dirinya.  PDIP juga tidak terima dengan tuduhan yang menurutnya tanpa bukti.

“PDI Perjuangan bahkan punya pengalaman buruk di Pilkada Bali 5 tahun lalu. Saat itu alat negara diterjunkan hanya karena ambisi kekuasaan. Jadi, siapa yang punya sejarah gelap menggunakan kekuasaan? Pak SBY jangan lempar batu sembunyi tangan,” katanya menegaskan.

Ia meminta, agar semua pihak lebih baik membangun suasana yang kondusif. Rakyat yang menentukan, sehingga menurutnya biarlah rakyat yang nanti memilih siapa yang menjadi kehendaknya.

“Rakyat mencari pemimpin yang kuat secara kultural, berpengalaman serta tidak ambisius di dalam mengejar jabatan." (mus)