Dukung Jokowi soal Natuna, Megawati Teringat Gagasan Bung Karno

VIVA – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mendukung sikap Presiden Jokowi soal konflik perairan Natuna bukan hal yang dapat dinegosiasikan. Sikap Jokowi dinilainya sudah tegas karena sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

"Prinsip politik luar negeri bebas aktif ini saya yakini sudah dipegang teguh presiden Jokowi. Hal ini dibuktikan dengan sikap tegas Presiden Jokowi dalam menanangani persoalan di perairan natuna," kata Megawati dalam Rakernas PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020.

Dia mengatakan, sebagai Ketua Umum PDIP mendukung penuh sikap Jokowi soal Natuna. Megawati menambahkan prinsip yang sama ia yakini menjadi pertimbangan Jokowi membangun badan riset nasional. 

Menurutnya, gagasan Bung Karno, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya terkait riset dan inovasi dengan bangsa lain. Gagasan itu harus menghasilkan ahli teknologi bagi kemajuan bangsa dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. 

"Prinsip ini jelas tak bisa diabaikan terutama dalam pergaulan antarbangsa di era globalisasi. Prinsip bebas aktif ini juga kita tunjukkan dalam persahabatan semua bangsa," jelas Megawati.

Ia menjelaskan bebas aktif bukan berarti mengambil sikap netral atau jadi penonton terhadap peristiwa yang terjadi di dunia internasional. Lalu, bebas bukan berarti tak punya pendirian atau cuci tangan.

"Prinsip kita tegaskan pada dunia adalah Pancasila. Pendirian kita adalah aktif menuju perdamaian dan kesejahteraan dunia. Aktif pada persahabatan segala bangsa," kata Megawati.

Natuna jadi sorotan masyarakat di Tanah Air. Pemicunya, manuver pemerintah China yang mengklaim perairan Natuna. Secara ilegal, China membiarkan kapal-kapal nelayan menangkap ikan di Natuna. China juga mengawal aktivitas ilegal fishing tersebut dengan mengerahkan kapal perangnya.

Otokritik Partai

Megawati juga menyoroti partai politik yang harus berani melakukan otokritik. Sebagai partai yang berideologi Pancasila, ia memahami PDIP punya konsekuensi logis yang harus dijalankan.

"PDIP adalah partai politik. Otokritik harus selalu kita lakukan dengan berani. PDIP adalah partai menganut ideologi Pancasila. Berideologi Pancasila artinya memiliki konsekuensi logis yang harus dijalankan," kata Megawati.

Dia pun meminta para kader PDIP agar memiliki tiga kesadaran. Salah satunya kesadaran keputusan politik berpijak pada hukum dan Pancasila. Dengan ini, seluruh gerak langkah harus menghasilkan politik hukum berwatak Pancasila. 

"Politisi Banteng jangan sibuk berwacana dan membangun citra politik. Tanpa keputusan politik konkret yang berpihak pada kehidupan rakyat dan beriorientasi pada kepentingan nasional," kata Megawati.