Jokowi Diminta Copot Menteri yang Masih Teriak Tunda Pemilu 2024

VIVA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta berani mencopot sejumlah Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang masih menyuarakan penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden. Sebab, hal itu akan jadi beban politik bagi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin.

"Copot menteri yang wacanakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Karena itu menjadi beban politik rezim Jokowi," kata analis Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, Rabu, 6 April 2022.

Emrus mengatakan, dari perpektif komunikasi politik, wacana penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden kontraproduktif terhadap jalannya pemerintahan. Sementara, Jokowi juga sudah menyampaikan beberapa kali bahwa dirinya siap taat terhadap konstitusi.

Dia mengatakan sesuai konstitusi, jabatan Presiden RI maksimal dua periode.

"Presiden atau setidaknya Mensesneg menyampaikan di ruang publik dengan tegas bahwa Presiden taat konstitusi. Jabatan Presiden cukup dua Periode. Serta Pemilu berlangsung sesuai jadwal, 14 Februari 2024," ujar Direktur Eksekutif Emrus Corner itu.

Diketahui, isu wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan jadi sorotan publik. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju beberapa waktu belakangan ini kerap menyuarakan penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi.

Mereka antara lain Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut sempat bicara penundaan pemilu karena merujuk big data. Sebelumnya,  Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga sempat mengklaim keinginan para pengusaha untuk menunda pemilu.

Selain Menteri, sejumlah Ketua Umum partai politik pun turut menyuarakan penundaan Pemilu 2024. Mulai dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Kemudian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang mengklaim para petani sawit menghendaki Jokowi menjadi presiden lagi.