Nasdem Dukung Anies Kritisi Pembangunan Jokowi

VIVA Politik – Wakil Sekjen Partai Nasdem, Jakfar Sidik menilai kritik yang disampaikan Anies Baswedan terhadap pembangunan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah peran serta publik dalam pembangunan itu sendiri. Demokrasi tanpa kritik, kata Jakfar, adalah otoriter. 

“Kritik dalam demokrasi itu bagian dari proses ikut pembangunan. Kalau kita membangun tanpa kritik, ini menjadi negara otoriter, tutup mata kita semua. Apapun yang dikerjakan semua benar,” kata Jakfar dalam Catatan Demokrasi tvOne yang dikutip VIVA, Selasa, 23 Mei 2023. 

Dalam demokrasi, lanjut Jakfar, kritik itu proses dari pembangunannya. Sehingga, ada koreksi terhadap siapa yang memerintah. Dalam konteks ini, Anies Baswedan ditekankan Jakfar, pernah memerintah di DKI Jakarta. 

“Ada juga kritik terhadap dia (Anies), dia tidak pernah baper tuh. Ada prestasinya, ada kritiknya, ada tiap hari (ada) juga yang bully. Santai-santai saja. Maka demokrasi itu menjadi penting kalau orang siap dikritik, bukan hanya siap memerintah,” kata Jakfar. 

Sebelumnya, bakal capres dari Koalisi Perubahan (Nasdem, Partai Demokat, PKS) Anies Baswedan mengkritik pemerintahan Jokowi soal pembangunan jalan yang dia nilai kalah jika dibandingkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yang dimaksud adalah jalan untuk menghubungkan mobilitas penduduk dan menggerakkan roda perekonomian rakyat.

Kritik itu disampaikan Anies dalam kapasitas sebagai capres saat menghadiri perayaan Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023.

Dalam pidatonya, Anies menyebutkan bahwa di era Jokowi membangun 63 persen tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada.

"Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar, yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke per kota, yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten hanya 19.000 km saja," kata Anies.

Anies kemudian juga menyebut, pada era SBY jalan tidak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat.

"Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies.

Merespons itu, elite PDIP menyebut kritik yang dilontarkan Anies Basdewan hanya untuk menarik perhatian publik. 

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan pernyataan Anies yang membandingkan infrastruktur era Presiden SBY dengan pemerintahan Jokowi hanya untuk menutupi kekurangannya selama memimpin DKI Jakarta.

"Ya sama saja dengan yang disampaikan, Anies kan selalu membuat kontrasi, supaya dia menarik perhatian publik," kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 22 Mei 2023.

Said justru mempertanyakan legacy atau warisan yang ditinggalkan Anies Baswesan untuk DKI Jakarta. Menurut Said, tidak ada yang dapat dibanggakan dari Jakarta pada saat kepemimpinan Anies.

"Legacy nya Anies tetap saja? Jakarta macet total. Apa yang bisa dibanggakan dari Jakarta? Lampu pernak-pernik seperti Singapura? Tingkat kemiskinannya lebih parah, padahal penduduknya lebih sedikit, anggarannya paling besar dan itu fakta juga. Itu faktanya bukan kata saya, kata BPS," jelasnya.

Said lanjut menyoroti lubang-lubang di jalanan Jakarta yang dibuat Anies untuk mengatasi banjir. Dia mengatakan lubang-lubang itu tidak berfungsi dengan baik. Lubang yang dimaksud adalah program serapan air yang dibuat di beberapa ruas jalan di Jakarta.

"Pertanyaannya adalah ketika air hujan jatuh ke bumi, harusnya masuk ke bumi, tidak dialirkan ke laut, maka dia membuat lubang di jalan-jalan. Nah lubangnya sekarang mulai ditutup. Karena ternyata lubang yang dikeluarkan Anies tidak berfungsi juga. Itu justru membuang anggaran APBD DKI sia-sia," ujarnya.