Satgas Bantah Jadi Alat Politik SBY

VIVAnews - Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum membantah sebagai unit politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan Satgas dikarenakan maraknya praktek mafia hukum.

"Satgas dibentuk Presiden karena kebutuhan tentang perlunya pemberantasan praktek mafia hukum yang telah mengakar," kata anggota Satgas Mas Achmad Santosa kepada VIVAnews.com.

Bantahan ini disampaikan Mas Achmad Santosa atas tudingan sejumlah kalangan yang menyebut Satgas merupakan unit politik Presiden SBY. Anggota Komisi III bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Eva Kusuma Sundari, mengatakan Satgas merupakan unit politik yang menjalankan politik pencitraan.

Menurut Mas Achmad Santosa, amanat Presiden untuk memberantas mafia hukum yang sudah mengakar itu diimplementasikan dengan beberapa langkah. Pertama, mempelajari modus operandi dan akar permasalahan mafia hukum.

"Langkah kedua menyusun program. Langkah ketiga, bekerja melaksanakan program all out termasuk pembenahan," kata pria yang akrab disapa Ota ini.

Kritikan terhadap Satgas terus terjadi sejak terdakwa penggelapan pajak Gayus Tambunan menyebut Satgas turut andil merekayasa kasusnya. Bahkan, buron Polri John Jerome Grice dalam kasus paspor palsu Gayus, disebut sebagai agen intelijen Amerika Serikat (CIA) sepengatahuan Satgas. Pihak Satgas sudah membantah keras semua tuduhan Gayus. (sj)