Demokrat Sesalkan Cara Kerja Kedubes AS

VIVAnews - Permintaan maaf Dubes AS di Indonesia, Scot Marciel dianggap belum cukup oleh jajaran pengurus DPP Partai Demokrat. Mereka meminta pertanggungjawaban cara kerja Kedubes Amerika Serikat di Indonesia.

"Kedubes Amerika tidak cukup meminta maaf. Mereka harus mengklarifikasi data dan informasi  yang mereka kumpulkan dan olah selama ini," ujar Ketua Divisi Komunikasi Politik DPP Partai Demokrat Andi Nurpati kepada pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat 11 Maret 2011.

Menurut Demokrat, bocoran kawat Kedubes AS di Jakarta yang diambil sebagai sumber berita oleh harian The Age dan Sydney Morning Herald di Australia hanya gosip dan gunjingan politik.

Demokrat menyesalkan bagaimana informasi yang sifatnya sekedar gunjingan dan belum teruji kebenarannya tersebut bisa dilaporkan Kedubes AS ke Washington.

"Mereka hanya melaporkan isu-isu atas dasar perbincangan kasual yang bersifat tidak sistematik dan mengikat dengan sumber-sumber mereka," kata Andi.

Dalam konteks ini, DPP Demokrat berpendapat apa yang diberitakan media di Australia semata-mata gosip murahan, yang sama sekali tidak mengandung fakta.

"Opini ini merupakan hasil interview para pejabat di Kedubes Amerika dengan sumber-sumber yang tidak jelas dan kredibel, yang ditulis ulang dan dilaporkan ke Washington," kata Andi.

Dalam bocoran WikiLeaks yang dimuat di The Age dan SMH, dibeberkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Disebutkan pula soal aliran dana Bank Century ke Partai Demokrat.